Ditjen Imigrasi tegaskan sanksi pidana bagi WNA melanggar hukum

Ditjen Imigrasi tegaskan sanksi pidana bagi WNA Pelanggar Hukum di Indonesia Kasus Investor Palsu yang Memicu Penindakan Ketat Beritaturah.com – Kasus

Ditjen Imigrasi tegaskan sanksi pidana bagi WNA Pelanggar Hukum di Indonesia

Kasus Investor Palsu yang Memicu Penindakan Ketat

Beritaturah.com – Kasus terbaru yang menarik perhatian publik telah diserahkan oleh Ditjen Imigrasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sepuluh warga negara asing yang diduga menggunakan visa investor secara tidak sah kini menghadapi proses hukum yang lebih serius. Dari jumlah tersebut, delapan orang berkebangsaan Pakistan dengan inisial ZU, J, L, SA, QU, FUR, HU, dan JK, serta dua orang asal Irak yang diberi inisial RAM dan PAH.

Para WNA ini tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang, Banten. Awalnya, mereka masuk dengan status investor. Namun, petugas Imigrasi Tangerang menemukan indikasi kecurangan ketika mengetahui bahwa kesepuluh orang tersebut menetap di satu apartemen yang dianggap mencurigakan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memicu investigasi lebih lanjut.

Hasil investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengurusan visa investor, termasuk akte notaris dan rekening koran perusahaan, semuanya bersifat fiktif. Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi, menjelaskan bahwa temuan ini menjadi dasar kuat untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara hukum. Ditjen Imigrasi tegaskan sanksi pidana bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kebijakan Baru Sanksi Pidana untuk WNA

Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa, Hendarsam menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi tidak lagi hanya mengandalkan sanksi pendeportasian atau pencekalan. Setiap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana akan menghadapi proses pidana secara penuh. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan.

Ini pesan dari kami kepada warga negara asing yang beritikad tidak baik, kemudian melakukan suatu tindak pidana. Jangan membayangkan bahwa akan dideportasi saja. Kami akan kenakan tindak pidana, masuk bui, masuk penjara, intinya seperti itu.

Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan efek jera sekaligus mencegah masuknya WNA yang memiliki niat tidak baik ke wilayah Indonesia. Dengan adanya sanksi pidana yang lebih ketat, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam sistem keimigrasian Indonesia.

Detail Kasus dan Motif Pelanggaran

Hasanin, Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, menambahkan bahwa dugaan pelanggaran mencakup tindak pidana pemalsuan data serta pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh visa dan izin tinggal investor. Padahal, dalam praktiknya, para WNA tersebut tidak menjalankan aktivitas bisnis yang nyata. Mereka hanya memanfaatkan dokumen-dokumen palsu untuk mendapatkan status tinggal di Indonesia.

Sementara itu, Barron Ichsan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Banten, mengungkapkan bahwa motif utama para WNA ini adalah mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Indonesia. ITAS tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mempermudah proses perolehan visa ke negara tujuan mereka, yaitu Inggris atau kawasan Eropa secara umum.

Motif dari mereka, Indonesia bukan negara tujuan. Negara tujuannya Eropa (Inggris). Jadi, mereka sengaja mendapatkan ITAS Indonesia untuk mempermudah mereka memperoleh visa Eropa.

Landasan Hukum dan Ancaman Pidana

Kesepuluh WNA tersebut didakwa melanggar Pasal 123 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimal lima tahun penjara serta denda dengan kategori IV. Ditjen Imigrasi tegaskan sanksi pidana ini akan ditegakkan secara konsisten.

Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa Indonesia tidak lagi membiarkan pelanggaran keimigrasian dilakukan dengan ringan. Dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investor dan warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan niat baik.