Wamenhut: Kekayaan hayati Indonesia fondasi ketahanan pangan dan iklim

Wamenhut: Biodiversitas Indonesia Kunci Ketahanan Pangan dan Iklim Beritaturah.com – Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menekankan bahwa

Wamenhut: Biodiversitas Indonesia Kunci Ketahanan Pangan dan Iklim

Beritaturah.com – Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menekankan bahwa kekayaan hayati nusantara berperan sebagai pondasi utama bagi ketahanan pangan, pengaturan iklim, serta penopang kehidupan masyarakat. Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu, ia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversitas yang menyimpan lebih dari 17 persen kekayaan hayati global.

Menurutnya, kekayaan alam tersebut tidak hanya menjadi sumber obat-obatan dan pengatur iklim, tetapi juga penyangga kehidupan bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Namun, keanekaragaman hayati tanah air masih menghadapi sejumlah tekanan serius. Di antaranya adalah perubahan penggunaan lahan, dampak perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, serta masuknya spesies asing invasif.

“Kita tidak bisa lagi sekadar prihatin. Kita harus bertindak secara terukur, berbasis sains, dan berorientasi jangka panjang. Keanekaragaman hayati bukan sekadar daftar spesies dalam buku ilmiah, tetapi merupakan napas kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Rohmat.

Dokumen Status Keanekaragaman Hayati sebagai Kompas

Oleh karena itu, Wamenhut menyatakan bahwa Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali–Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki peran penting dalam pendataan keanekaragaman hayati. Ia menjelaskan bahwa kehadiran keempat dokumen tersebut akan mendukung pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Dokumen-dokumen tersebut menyajikan informasi ilmiah mengenai kondisi spesies dan ekosistem pada empat kawasan biogeografis utama Indonesia. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Red List Index (RLI), yaitu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 15.5.1 yang menggambarkan risiko kepunahan spesies secara agregat.

RLI Indonesia tercatat menurun dari 0,77 pada tahun 2018 menjadi 0,75 pada tahun 2024. Melalui Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 2025–2029, pemerintah menargetkan RLI meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2029.

“Dokumen ini menjadi kompas untuk menentukan spesies yang membutuhkan penyelamatan segera, kawasan yang perlu diperkuat pengelolaannya, serta program pemulihan yang harus diprioritaskan. Pembalikan tren kehilangan keanekaragaman hayati membutuhkan intervensi yang presisi, dan presisi hanya dapat dilakukan dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir,” kata Rohmat.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Krisis Biodiversitas

Kolaborasi lintas sektor pun dinilai menjadi kunci untuk menjawab krisis keanekaragaman hayati secara sistematis dan berkelanjutan. Wamenhut juga mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil menjadikan dokumen tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya.

Data yang akurat, terstruktur, dan mudah diakses merupakan dasar bagi kebijakan berbasis bukti serta pertanggungjawaban publik yang transparan. Rohmat menambahkan bahwa melalui kerja bersama, Indonesia dapat mewujudkan visi hidup selaras dengan alam untuk menjaga keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan kekayaan keanekaragaman hayati tetap tersedia bagi generasi mendatang.