Bisnis

BPKP: Transformasi digital harus mampu tingkatkan kualitas pengawasan

Foto : John Brown - beritaturah.com
Table of Contents
  1. BPKP Tekankan Transformasi Digital sebagai Kunci Peningkatan Pengawasan
  2. Related Reading
  3. Frequently Asked Questions

BPKP Tekankan Transformasi Digital sebagai Kunci Peningkatan Pengawasan

Beritaturah.com – BPKP – Jakarta — Muhammad Yusuf Ateh, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menegaskan bahwa transformasi digital harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Rabu, ia menekankan bahwa pengembangan sistem pengawasan digital tidak boleh berhenti pada penyediaan aplikasi semata.

“Transformasi digital harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dalam memperbaiki tata kelola, kebijakan, maupun proses bisnis pemerintah,” katanya.

Peran Kedeputian PPKD dalam Akuntabilitas Fiskal

Saat membuka Workshop Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Web dan Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) Desa serta Diseminasi Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Akuntabilitas Keuangan Desa, ia mengatakan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP memegang peran krusial dalam mengawal akuntabilitas ruang fiskal daerah dan desa di seluruh Indonesia.

Wilayah pengawasan yang mencakup puluhan ribu desa serta kucuran dana transfer pusat bernilai ratusan triliun rupiah menuntut adanya transformasi digital dalam proses pengawasan. Lebih lanjut ia mengatakan pemanfaatan platform seperti Siskeudes Web dan CACM Desa menjadi pijakan utama bagi Kedeputian PPKD untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara terintegrasi, cepat, dan akurat.

Mendorong Kemandirian Keuangan Daerah

Selain akselerasi digitalisasi pengawasan desa, Kepala BPKP juga menyoroti pentingnya peran Kedeputian PPKD dalam mendorong kemandirian keuangan daerah. Ia menghimbau agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui pemetaan potensi daerah dan percontohan praktik terbaik dari berbagai wilayah, tanpa harus membebankan masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

Frequently Asked Questions

What is BPKP?

BPKP is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does BPKP matter?

BPKP matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Leave a Comment