Nusron Sebut Kepuasan Masyarakat Jadi Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik
Beritaturah.com – Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali bahwa kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan secara tegas sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan standar pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, Nusron sebut kepuasan masyarakat jadi parameter yang tidak bisa diabaikan oleh setiap instansi pemerintah.
Sebagai pelayan publik, menurut Menteri Nusron, tugas utama aparatur negara adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menggunakan analogi sederhana namun efektif, bahwa dalam dunia perdagangan, pembeli adalah raja. Demikian pula dalam pelayanan publik, masyarakat yang dilayani harus merasa puas dan mendapatkan kepastian. “Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan,” tegas Menteri Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Implementasi di Lapangan dan Transformasi Pelayanan
Menteri Nusron secara khusus meminta seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjadikan masyarakat sebagai poros utama pelayanan pertanahan. Setiap proses pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan tiga aspek penting: kepastian waktu, kemudahan prosedur, dan penyelesaian layanan yang cepat. “Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi NTT.
Untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, Menteri Nusron ingin setiap aturan dan prosedur pelayanan dibuat secara sederhana dan jelas. Bukan hanya itu, aturan dan prosedur pelayanan pertanahan juga harus bisa diimplementasikan di lapangan. Baru-baru ini, sebagai bentuk transformasi pelayanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal dan percepatan layanan Peralihan Hak. “Kalau Bapak atau Ibu naik pesawat, kalau pesawatnya enak, nyaman, itu kan ada kepuasan. Pelayanan publik juga sama. Yang kita ukur adalah apakah masyarakat yang kita layani merasa puas dengan layanan yang diberikan,” katanya.
“Nusron sebut kepuasan masyarakat jadi tolok ukur kualitas pelayanan. Ini bukan sekadar slogan, tapi harus diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh seluruh aparatur pemerintah.”
Khusus di NTT, dari data yang dilaporkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, Pengukuran Terjadwal sudah diimplementasikan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang. Target ke depannya, implementasi akan diperluas bertahap ke tujuh Kantah yang ada di NTT. “Untuk Pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project, di Kantah Kota Kupang juga,” ucap I Ketut Gede Ary Sucaya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pelayanan Pertanahan
Apa itu Pengukuran Terjadwal dalam pelayanan pertanahan? Pengukuran Terjadwal adalah sistem baru yang diterapkan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pelayanan pertanahan dengan jadwal yang terukur dan transparan.
Berapa banyak Kantor Pertanahan di NTT yang akan menerapkan sistem ini? Selain Kantah Kota Kupang yang sudah menerapkan, akan menyusul tujuh Kantah lainnya di NTT dalam waktu dekat.
Apa yang dimaksud dengan layanan Peralihan Hak? Layanan Peralihan Hak adalah proses perpindahan hak atas tanah yang kini dipercepat melalui sistem pilot project di Kantah Kota Kupang.
Mengapa kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur penting? Karena masyarakat adalah penerima layanan langsung. Jika mereka puas, berarti pelayanan pemerintah berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan yang ditetapkan.
