Fraksi Golkar gelar audiensi bahas akses Bendungan Lahor di Blitar

Audiensi Fraksi Golkar dan Perum Jasa Tirta I Bahas Kebijakan Akses Bendungan Lahor

Beritaturah.com – Jakarta – Pertemuan audiensi antara Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, bersama Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat, serta para pejabat terkait, berlangsung di kawasan parlemen Senayan pada hari Rabu. Pembahasan utama pertemuan ini menyoroti kebijakan penutupan akses jalan yang melintasi Bendungan Lahor di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026 ini telah memicu respons dari masyarakat setempat.

Aspirasi Warga dan Janji Tindak Lanjut

Sarmuji, yang mewakili Dapil Jawa Timur VI mencakup Blitar, Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung, telah menerima langsung masukan dari warga selama kunjungannya ke Blitar pada 31 Juli 2026. Ia berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Perum Jasa Tirta I sebagai pengelola bendungan.

Saya menerima aspirasi warga karena akses jalan Bendungan Lahor ditutup. Kalau bukan karena pertimbangan keamanan atau keselamatan, sesuai surat yang saya kirimkan, mohon dibuka tetapi dengan skema limitasi waktu yang ada. Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian. Kita harus cari opsi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak besar,

ujar Sarmuji dalam keterangannya.

Penjelasan Perum Jasa Tirta I tentang Alasan Penutupan

Perum Jasa Tirta I menyatakan bahwa pembatasan lalu lintas di atas Puncak Bendungan Lahor, yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, merupakan langkah mitigasi untuk melindungi bendungan berstatus Objek Vital Nasional. Kebijakan ini mendapat tanggapan dari warga karena dinilai menghambat aktivitas sehari-hari dan mengganggu roda perekonomian di kedua wilayah.

Sarmuji menekankan bahwa meskipun aspirasi warga harus diperhatikan, aspek keselamatan tidak boleh diabaikan. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan telah dicapai mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan untuk menghindari masalah di masa depan.

Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari,

tambahnya.

Proses Reviu dan Instrumen Pemantauan

Fahmi Hidayat menjelaskan bahwa Bendungan Lahor, yang dibangun pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada 1977, sedang menjalani proses reviu untuk perpanjangan izin operasi. Proses ini menjadi mendesak setelah ditemukan beberapa titik retakan pada konstruksi bendungan.

Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak sebagus dan secanggih saat ini,

ujar Fahmi. Ia menambahkan bahwa pemasangan berbagai instrumen pemantauan sedang dilakukan untuk mendukung proses reviu. Bendungan harus terbebas dari lalu lintas kendaraan bermesin agar instrumen tersebut tidak terganggu. Langkah ini merupakan bagian dari pemeliharaan agar bendungan yang sudah ada dapat terus digunakan, termasuk mempertahankan fungsinya untuk irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik, dan penyimpanan air.

Solusi Jangka Pendek hingga Jangka Panjang

Fahmi juga menyinggung adanya penyebaran informasi yang kurang akurat oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha di Blitar dan Malang, yang menggerakkan massa untuk membongkar penutupan jalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menampik aspirasi warga, termasuk mereka yang memiliki usaha di sekitar area bendungan.

Sarmuji merespons penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan ini seharusnya dikomunikasikan lebih awal kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya faktor keamanan dan keselamatan. Ia juga mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga pelajar yang bersekolah lintas wilayah Blitar-Malang.

Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyambut baik kebijakan skema buka tutup terbatas sebagai jalan tengah. Akses dapat dilalui hingga pukul 22.00 WIB dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB, dengan tarif simbolis Rp1 melalui kartu uang elektronik. Ia juga menekankan bahwa penutupan total pada akhirnya tidak terhindarkan mengingat usia bendungan yang telah mencapai 50 tahun sehingga pengaktifan jalan inspeksi, termasuk penguatan dan pelebarannya, perlu segera dilakukan.

Kita harus cari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,

tegas Sarmuji. Menurutnya, skema buka tutup terbatas bisa menjadi solusi jangka pendek, percepatan jalan inspeksi sebagai solusi jangka menengah, pembangunan jembatan dan pelebaran jalan Blitar dan Malang sebagai solusi jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum.