Agus Fatoni: Alumni Kepamongprajaan wajib dukung program pemerintah

Agus Fatoni Tekankan Peran Vital Alumni Kepamongprajaan dalam Mendukung Pemerintahan

Beritaturah.com – Sorong menjadi tempat di mana Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menghadiri pertemuan tatap muka bersama seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di wilayah Papua Barat Daya. Acara temu kangen tersebut berlangsung pada malam hari Kamis (6/8) lalu.

Sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IKAPTK, Fatoni menyampaikan pesan penting bahwa setiap alumni kepamongprajaan memiliki kewajiban untuk mendukung program-program prioritas yang dijalankan pemerintah. Hal ini mencakup baik inisiatif tingkat nasional maupun daerah.

Komitmen terhadap Pelayanan Publik

Menurut Fatoni, para alumni kepamongprajaan merupakan aparatur yang disiapkan secara khusus oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, meningkatkan kapasitas diri, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita aparat pemerintah, tentu tugas kita harus mendukung program pemerintah, baik program prioritas Presiden, Wakil Presiden maupun program prioritas di daerah masing-masing,” katanya di Sorong, Jumat.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh para alumni dibiayai sepenuhnya oleh negara. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara menjadi kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Fatoni juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan antarsesama alumni melalui kegiatan silaturahmi. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang temu kangen dan berbagi pengalaman, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta memperkuat sinergi alumni dalam menjalankan tugas di berbagai daerah.

“Alumni kepamongprajaan harus tetap menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Para alumni telah dididik bersama dalam lingkungan asrama yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan daerah. Hal ini memberikan modal kuat dalam menjaga persatuan. Ketika ada persoalan di tengah masyarakat, Fatoni berharap alumni menjadi pihak yang pertama turun membantu menyelesaikan masalah karena mereka berada di tengah masyarakat.

Target Organisasi dan Dukungan Daerah

Terkait organisasi, Fatoni menargetkan pembentukan kepengurusan IKAPTK di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota. Termasuk di Provinsi Papua Barat Daya yang hingga kini belum memiliki kepengurusan definitif. Pembentukan pengurus di Papua Barat Daya penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakib Kareth, mengatakan kehadiran Ketua Umum DPN IKAPTK di Papua Barat Daya menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada para alumni agar terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

“Harapannya kepengurusan IKAPTK Papua Barat Daya segera terbentuk sehingga dapat menghimpun seluruh alumni dan mendukung program-program strategis pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Yakob.

Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru belum memiliki kepengurusan IKAPTK. Oleh karena itu, pihaknya telah menerima mandat dari DPN IKAPTK untuk mempersiapkan pembentukan organisasi di tingkat provinsi.