Ini alasan Pramono bongkar satu JPO viral “Love-Hate” di Rasuna Said
Table of Contents
Pramono Anung Jelaskan Alasan Pembongkaran JPO “Love-Hate” di Rasuna Said
Beritaturah.com – Ini alasan Pramono bongkar satu JPO viral yang menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi resmi mengenai keputusan strategis pemerintah kota untuk membongkar salah satu jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan julukan “Love-Hate Relationship”. Lokasi JPO tersebut berada di kawasan strategis Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Menurut Gubernur, alasan utamanya berkaitan erat dengan masalah aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas yang selama ini mengalami kendala signifikan.
Masalah Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
Pramono menjelaskan secara rinci bahwa JPO yang akan dibongkar dinilai kurang ramah bagi kelompok disabilitas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian yang signifikan antara akses JPO dengan area sekitarnya. Kondisi ini menghambat mobilitas pengguna yang memiliki keterbatasan fisik dalam memanfaatkan fasilitas penyeberangan tersebut.
Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, ujar Pramono usai melakukan pengecekan langsung di lokasi pada hari Minggu.
Menurut Gubernur, ketika kedua akses dihubungkan, terdapat beda tinggi yang cukup mencolok. Kondisi ini membuat masyarakat dengan disabilitas kesulitan memanfaatkan fasilitas penyeberangan yang tersedia. Setelah pembongkaran dilakukan, hanya akan tersisa satu JPO di lokasi tersebut yang akan difungsikan secara optimal.
Perbandingan Dua JPO di Lokasi yang Sama
Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan Pramono bersama timnya, kedua JPO di Rasuna Said sebenarnya memiliki fungsi yang identik. Keduanya berperan sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki sekaligus mendukung akses menuju layanan Light Rail Transit (LRT). Namun, terdapat perbedaan mendasar dari segi usia dan desain arsitektural.
JPO yang lebih tua merupakan karya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibangun sejak lama. Desainnya mencerminkan era tahun 80-an hingga awal 90-an. Sebaliknya, JPO yang lebih baru dibangun oleh LRT dan KAI, sehingga memiliki desain yang lebih modern dan sesuai dengan standar terkini.
Yang satu, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya, pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara, yang satu dibuat oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru, terang Pramono.
Perbaikan Fasilitas dan Pemeliharaan
Pramono menilai keberadaan dua JPO dengan fungsi serupa menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan pembangunan fasilitas publik di masa lalu. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membongkar JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta dan mempertahankan JPO baru yang lebih modern.
Fasilitas yang dipertahankan akan mengalami perbaikan dan peningkatan pemeliharaan secara menyeluruh. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan bahwa lift dan fasilitas lainnya berfungsi optimal agar masyarakat dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan nyaman.
Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi Love and Hate, tidak lagi Love and Love, atau Love-nya satu aja, jelas Gubernur.
Dengan langkah ini, diharapkan JPO di Rasuna Said dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh pengguna, khususnya bagi penyandang disabilitas yang selama ini mengalami kendala aksesibilitas. Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang inklusif.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pembongkaran JPO Rasuna Said
Apa yang terjadi dengan JPO lama setelah pembongkaran? JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar sepenuhnya, sementara JPO baru dari LRT dan KAI akan dipertahankan dan diperbaiki.
Apakah ada jadwal operasional lift yang baru? Lift pada JPO baru akan difungsikan dengan jadwal operasional yang lebih terstruktur setelah proses perbaikan selesai dilakukan.
Bagaimana dampaknya bagi pejalan kaki? Pejalan kaki akan merasakan kemudahan akses yang lebih baik, terutama bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya kesulitan menggunakan fasilitas penyeberangan.
