Anggota DPR dorong akurasi data bansos dan anggaran kebencanaan

Sigit Purnomo Tekankan Akurasi Data Bansos dan Anggaran Bencana

Beritaturah.com – Jakarta — Dalam rangka memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan, Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo menekankan dua hal krusial. Pertama, pemutakhiran data penerima bantuan sosial harus dilakukan secara berkala. Kedua, alokasi anggaran untuk penanganan bencana perlu diperkuat. Kedua poin ini diyakini dapat membuat respons pemerintah lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan warga.

Hal tersebut diungkapkan Sigit setelah menghadiri rangkaian sidang penting di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Jumat. Acara tersebut mencakup Sidang Tahunan MPR RI yang digabung dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI serta Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Optimisme dari Pidato Presiden

Menurut Sigit, pidato kenegaraan tahun ini membawa pesan optimisme melalui berbagai pencapaian yang telah diraih pemerintah. Beberapa program unggulan yang disorot antara lain inisiatif Sekolah Rakyat, upaya penguatan kedaulatan energi lewat kebijakan B50, serta komitmen tegas dalam menindak tambang ilegal. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas semua kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi dan keakuratan data di tingkat akar rumput.

Sebagai anggota yang mewakili Dapil DKI Jakarta II, yang mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, Sigit telah menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Dari hasil pendataan tersebut, muncul masalah terkait pengelompokan desil penerima bantuan sosial. Banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1 justru terlewat karena memiliki pinjaman mikro.

Di lapangan kami menerima laporan bahwa ada warga yang tidak masuk kriteria Desil 1 hanya karena memiliki pinjaman uang. Padahal utang tersebut bukan untuk barang konsumtif atau kebutuhan mewah seperti mobil dan motor, melainkan semata-mata untuk bertahan hidup dan membeli makanan esok hari.

Sigit menambahkan bahwa gagasan besar yang disampaikan Presiden harus didukung oleh pemutakhiran data yang konkret dan akurat. Dengan demikian, bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Kebutuhan Anggaran Bencana yang Memadai

Selain isu data bansos, Sigit juga menyoroti pentingnya ketersediaan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana alam. Ia memberikan contoh kasus di Sumatera Utara, di mana respons terhadap bencana sempat terhambat karena keterbatasan dana siap pakai serta armada pendukung yang minim.

Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus diiringi dengan kesiapan pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Hal ini penting agar program pemerintah tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan dengan lancar di lapangan.

Sigit juga menyambut baik rencana pengembangan transportasi publik terintegrasi menuju Kepulauan Seribu. Dengan dukungan subsidi pemerintah, layanan transportasi tersebut diharapkan dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat.

Presiden menyampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, perjuangan panjang yang membutuhkan perbaikan dan pembenahan secara terus-menerus. Kami di Badan Pengkajian MPR RI berkomitmen mengawal agar gagasan besar pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta ditopang oleh kesiapan anggaran yang adil.