Anggaran Jalan Garut 2026 Disorot, Pemprov Jabar Minta Penyesuaian
Beritaturah.com – KDM – Keluhan mengenai kondisi jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai porsi anggaran infrastruktur jalan yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Garut untuk 2026 masih jauh dari kebutuhan, terutama di tengah banyaknya akses warga yang dilaporkan rusak.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut 2026, Pemprov Jawa Barat sebelumnya merekomendasikan agar pembangunan jalan memperoleh alokasi 7 persen dari total APBD. Nilai yang direkomendasikan itu mencapai Rp360 miliar.
Namun, anggaran yang disiapkan Pemkab Garut untuk pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum hanya Rp105 miliar. Jumlah tersebut setara 2,2 persen dari keseluruhan APBD. Dari pos itu, dana yang secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan jalan disebut hanya Rp80 miliar.
“Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU,” kata Dedi.
Pemkab Garut Akan Dipanggil
Perbedaan antara rekomendasi provinsi dan rancangan alokasi kabupaten itu mendorong Pemprov Jawa Barat mengambil langkah lanjutan. Bupati Garut bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dijadwalkan dipanggil ke Bandung untuk membahas persoalan tersebut.
Dedi menegaskan, pertemuan itu akan digunakan untuk meminta perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran Garut selaras dengan instruksi serta ketentuan yang direkomendasikan gubernur. Fokusnya adalah memastikan perbaikan jalan memperoleh perhatian yang lebih proporsional dalam perencanaan belanja daerah.
Jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum memang berada dalam satu rumpun kebutuhan infrastruktur, tetapi masing-masing memerlukan pembiayaan yang berbeda. Ketika satu pos anggaran harus dibagi untuk beberapa kebutuhan sekaligus, dana yang benar-benar tersedia bagi perbaikan ruas jalan menjadi lebih terbatas. Kondisi inilah yang menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran Garut.
Bagi warga, kualitas jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan. Akses yang layak berpengaruh pada mobilitas harian, perjalanan menuju sekolah, layanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyesuaian anggaran dipandang penting agar penanganan kerusakan jalan tidak tertunda terlalu lama.
Protes Warga Garut Selatan
Tekanan terhadap kebutuhan perbaikan akses jalan juga muncul dari warga Garut Selatan. Pada 20 Agustus 2026, ribuan warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut. Aksi tersebut turut diikuti ratusan pengemudi angkutan elf.
Mereka menyampaikan protes atas kerusakan jalan utama di Garut Selatan yang telah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan perjalanan angkutan umum. Dalam aksi itu, warga juga menyampaikan ancaman untuk memilih opsi pemekaran wilayah apabila tidak ada langkah perbaikan.
Keluhan dari tiga kecamatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan jalan bukan sekadar isu administrasi anggaran. Bagi masyarakat yang menggunakan ruas itu setiap hari, kerusakan yang berlangsung lama dapat mengganggu kepastian waktu perjalanan dan menambah beban operasional kendaraan. Pengemudi angkutan umum menjadi salah satu kelompok yang langsung merasakan dampaknya karena kondisi jalan berhubungan dengan kelancaran layanan penumpang.
Pemerintah daerah pada akhirnya dihadapkan pada kebutuhan untuk menyusun prioritas yang lebih jelas. Anggaran jalan perlu dilihat dalam kaitannya dengan cakupan wilayah Garut dan kebutuhan perbaikan yang telah lama disuarakan masyarakat. Peningkatan alokasi tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi dapat membuka ruang bagi penanganan yang lebih luas dan terarah.
Hak Warga atas Infrastruktur Layak
Pemprov Jawa Barat menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjamin hak warga Garut untuk memperoleh infrastruktur yang memadai. Jalan yang mulus dan aman menjadi kebutuhan dasar yang menyentuh kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada akses darat untuk bekerja, berdagang, menggunakan angkutan umum, maupun mengurus keperluan keluarga.
Pembahasan perubahan APBD 2026 nantinya akan menjadi titik penting untuk melihat apakah rekomendasi alokasi 7 persen dapat diakomodasi dalam kebijakan Kabupaten Garut. Nilai Rp360 miliar yang direkomendasikan Pemprov Jawa Barat jauh lebih besar dibanding Rp105 miliar yang saat ini tercantum untuk jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum.
Dengan perbedaan angka tersebut, perhatian publik akan tertuju pada hasil koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Warga yang telah lama mengeluhkan kerusakan akses diharapkan memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan perbaikan, termasuk sejauh mana kebutuhan jalan utama Garut Selatan akan masuk dalam prioritas pembangunan.
Penanganan infrastruktur memerlukan perencanaan anggaran yang sejalan dengan kondisi di lapangan. Dorongan untuk menyesuaikan APBD 2026 menjadi penegasan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang layak harus diterjemahkan ke dalam keputusan belanja yang nyata dan terukur.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KDM?
KDM is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KDM matter?
KDM matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.