ATR/BPN Siapkan Anggaran 2027 yang Berorientasi pada Manfaat Publik
Beritaturah.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai perhatian utama dalam penyusunan anggaran 2027. Setiap program tidak cukup hanya dirancang untuk memenuhi target administratif atau menghasilkan penyerapan anggaran yang tinggi, melainkan juga harus memiliki keluaran yang berkualitas, patuh terhadap ketentuan, dan memberi dampak langsung.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Jakarta pada Senin. Ia mengingatkan seluruh perencana agar melihat pelaksanaan anggaran secara lebih utuh, termasuk kualitas hasil dari kegiatan yang dijalankan.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi kualitas output kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Dalu Agung Darmawan.
Selaras dengan agenda pertumbuhan berkualitas
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Dalam kerangka tersebut, ATR/BPN akan mengarahkan kegiatan dan pembiayaan pada dukungan terhadap produktivitas ekonomi, iklim investasi, serta pengembangan industri melalui kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Bagi kementerian yang menangani administrasi pertanahan dan pengaturan ruang, agenda ini berkaitan dengan berbagai pekerjaan yang menyentuh kebutuhan warga maupun pelaku usaha. Pengukuran tanah, pemetaan, penerbitan sertipikat, serta pelayanan terkait ruang perlu disusun dengan arah yang jelas agar tidak berjalan sebagai kegiatan terpisah.
Dalu menekankan bahwa perencanaan pada 2027 harus menempatkan kegiatan tersebut dalam tonggak besar produktivitas, investasi, dan industri. Dengan pendekatan itu, hasil kerja tiap unit diharapkan dapat mendukung kepastian pemanfaatan tanah dan ruang sekaligus memperkuat pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah.
“Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang,” ujarnya.
Ruang lingkup dukungan tersebut menunjukkan bahwa anggaran pertanahan dan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan dokumen atau proses perizinan. Pembiayaan perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana memiliki kaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat. Sementara itu, layanan digital terintegrasi dan penyederhanaan perizinan dapat membantu memperlancar akses layanan serta proses pembangunan yang memerlukan kepastian administrasi.
Koordinasi menjadi bagian penting pelaksanaan
Selain penyusunan program, ATR/BPN menaruh perhatian pada koordinasi di dalam organisasi maupun dengan lembaga di luar kementerian. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa koordinasi diperlukan agar pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara konsisten dan dipertanggungjawabkan.
Capaian ATR/BPN juga berada dalam perhatian sejumlah kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan. Karena itu, unit kerja diminta menjaga hubungan kerja dan memperkuat kolaborasi yang telah berjalan, termasuk bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.
Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah turut menjadi perhatian. Kolaborasi tersebut masih berlangsung di enam provinsi dan direncanakan bergerak ke daerah lain. Pengalaman dari wilayah yang telah menjalankan kerja sama itu dapat menjadi contoh bagi provinsi yang belum memasuki tahap peluncuran program.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-launching kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” katanya.
Pelaporan rutin untuk memantau kinerja
Pelaksanaan anggaran 2027 juga akan ditopang oleh disiplin pelaporan. Pembaruan data dan penyampaian laporan secara tepat waktu dinilai penting agar perkembangan program dapat diketahui dengan cepat, termasuk bila terdapat hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Seluruh unit kerja diminta aktif memperbarui informasi dalam Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP). Sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan kinerja, sehingga pimpinan dapat membaca perkembangan kegiatan dan anggaran dengan data yang lebih mutakhir.
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi Tenri Abeng menambahkan.
Penekanan pada kualitas keluaran, koordinasi lintas lembaga, dan pelaporan berkala memperlihatkan arah penyusunan anggaran ATR/BPN untuk 2027. Bagi masyarakat, keberhasilan agenda ini akan terlihat dari layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin pasti, program yang lebih tepat sasaran, serta pelaksanaan pembangunan yang dapat dipantau dengan lebih baik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is ATR BPN pastikan penyusunan anggaran 2027?
ATR BPN pastikan penyusunan anggaran 2027 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does ATR BPN pastikan penyusunan anggaran 2027 matter?
ATR BPN pastikan penyusunan anggaran 2027 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.