SPLP Tangani Lebih dari 19,8 Juta Transaksi dalam Tahap Awal Perlinsos Digital
Beritaturah.com – Uji coba awal Perlinsos Digital telah menunjukkan skala penggunaan yang besar. Hingga 28 September 2026, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) milik Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani lebih dari 19,8 juta transaksi, dengan cakupan layanan sekitar 5,4 juta kepala keluarga.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai perluasan perlindungan sosial serta rencana penerapan pada 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu. Jumlah transaksi pada masa pengujian ini menjadi bagian penting dalam persiapan penerapan sistem secara lebih luas.
“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani,” katanya.
“Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ia menambahkan.
Peran SPLP dalam Pertukaran Data Pemerintah
SPLP dikembangkan Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital Kemkomdigi sebagai sarana pertukaran data antarinstansi pemerintah. Sistem ini tidak dimaksudkan menjadi tempat penyimpanan data, melainkan menjadi penghubung agar lembaga pemerintah dapat berinteraksi melalui mekanisme yang lebih terstandar.
Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, keberadaan penghubung data menjadi penting karena layanan perlindungan sosial dapat melibatkan berbagai instansi dan kebutuhan verifikasi yang berbeda. Interoperabilitas diharapkan membantu mengurangi data yang terpisah-pisah, mempercepat pemeriksaan informasi, serta memperkuat transparansi dan tata kelola akses data.
“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.
Fungsi tersebut juga berkaitan dengan penerapan standar keamanan dalam pertukaran informasi. Setiap pihak tetap memiliki tanggung jawab atas data yang dihasilkannya, sementara SPLP membantu menyediakan jalur koneksi yang dapat dicatat dan diawasi.
Penguatan Kapasitas Menjelang Penerapan Lebih Luas
Kemkomdigi menyiapkan penguatan kapasitas SPLP untuk menghadapi kemungkinan kenaikan jumlah transaksi ketika Perlinsos Digital memasuki tahap penerapan yang lebih luas. Kesiapan infrastruktur diperlukan agar lalu lintas data tetap berjalan ketika permintaan layanan meningkat secara bersamaan.
“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.
Penambahan kapasitas bukan hanya terkait jumlah transaksi, tetapi juga kemampuan sistem menjaga kesinambungan layanan saat banyak instansi mengakses data pada waktu yang sama. Dalam layanan publik digital, gangguan pada pertukaran informasi dapat memengaruhi proses validasi maupun penyaluran layanan di lapangan.
Pengembangan berikutnya diarahkan untuk menyelaraskan pola pertukaran data asinkronus dan sinkronus. Pendekatan ini ditujukan agar kebutuhan pertukaran data yang memerlukan respons cepat dapat ditangani secara lebih efektif, termasuk untuk kebutuhan real time.
“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” kata Meutya.
Kepemilikan Data Tetap pada Instansi Penghasil
Dalam rancangan konektivitas SPLP, instansi yang menghasilkan data tetap menjadi pemilik informasi tersebut. Sistem penghubung tidak menyimpan data dari lembaga-lembaga yang terhubung. Prinsip ini menjadi bagian dari pengaturan peran agar pertukaran data dapat dilakukan tanpa memindahkan kepemilikan informasi ke SPLP.
Kemkomdigi juga berencana mempercepat proses onboarding bagi instansi yang belum terkoneksi. Mekanisme self-regulation disiapkan untuk mendukung keterhubungan antarlembaga, dengan SPLP tetap berada pada posisi sebagai jembatan pertukaran data.
“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Meutya.
Pencatatan aktivitas pertukaran data penting untuk memastikan adanya jejak akses yang jelas. Dengan demikian, penggunaan data dalam layanan perlindungan sosial dapat lebih mudah ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Konektivitas Daerah Menjadi Faktor Penting
Kesiapan jaringan juga menjadi perhatian dalam penerapan Perlinsos Digital. Kemkomdigi telah memetakan konektivitas di 514 kabupaten dan kota, termasuk sekitar 138.000 kantor pemerintahan. Pemetaan ini memberi gambaran mengenai lokasi yang memiliki dukungan sinyal memadai untuk menjalankan layanan digital.
Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa 93,73 persen, atau lebih dari 129.000 titik, telah memperoleh jangkauan sinyal 4G dengan kualitas dari cukup baik hingga sangat baik. Data ini dapat membantu penyusunan prioritas pelaksanaan program pada tahap awal.
“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” demikian Meutya Hafid.
Prioritas pada wilayah dengan jaringan kuat dapat membantu memastikan pengujian dan penerapan awal berjalan lebih lancar. Sementara itu, daerah yang masih mengalami blank spot memerlukan perhatian tersendiri agar digitalisasi perlindungan sosial tidak memperlebar kesenjangan akses layanan publik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is SPLP memproses 19 8 juta transaksi?
SPLP memproses 19 8 juta transaksi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does SPLP memproses 19 8 juta transaksi matter?
SPLP memproses 19 8 juta transaksi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.