Kemenkum Perkuat Pemantauan Media Sosial untuk Menyerap Keluhan Publik
Beritaturah.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong jajaran Kementerian Hukum untuk lebih aktif memantau ruang digital sebagai sarana menangkap aspirasi, kritik, dan persoalan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan dalam acara PASTI Ada Solusi di Jakarta, Jumat.
Langkah patroli siber itu dimaksudkan agar masukan warga tidak berhenti sebagai percakapan di media sosial. Supratman ingin setiap keluhan yang relevan dapat dikenali lebih awal, diteruskan kepada unit yang berwenang, lalu ditangani melalui perbaikan pelayanan. Ia juga menyatakan siap memberikan respons secara langsung atas unggahan masyarakat.
“Menteri saja memberi komentar kepada posting -an yang teman-teman lakukan. Saya komentar,” ucap Supratman.
Keterlibatan langsung pimpinan kementerian dalam memantau media sosial dipandang sebagai bagian dari upaya membuka kanal pengawasan publik. Bagi masyarakat, media sosial dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pengalaman terkait layanan pemerintah. Namun, penyampaian kritik akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila memuat informasi yang jelas mengenai layanan, waktu kejadian, serta persoalan yang dihadapi.
Kendala SDM dan Anggaran Diminta Segera Dilaporkan
Supratman meminta jajaran Kemenkum tidak membiarkan hambatan operasional mengganggu proses pemantauan maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia atau anggaran, ia meminta persoalan itu segera disampaikan kepada pimpinan kementerian.
Ia menyebut dirinya bersama Sekretaris Jenderal siap menindaklanjuti kendala tersebut. Penanganannya dapat mencakup koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama jika diperlukan penyesuaian anggaran dan aturan yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Penekanan ini menunjukkan bahwa respons terhadap aspirasi warga tidak hanya bergantung pada aktivitas memantau media sosial. Tindak lanjut juga memerlukan kesiapan organisasi, tenaga pelaksana, tata kerja, serta dukungan anggaran. Ketika masalah pelayanan telah teridentifikasi, unit terkait perlu memiliki kapasitas untuk menjelaskan status permohonan, memperbaiki prosedur, atau memberikan solusi sesuai kewenangannya.
Masyarakat Didorong Mengawasi Janji Layanan
Menteri Hukum juga mengajak masyarakat untuk aktif menyuarakan kritik melalui media sosial apabila ada janji atau pelayanan dari jajaran eselon I Kemenkum yang belum dipenuhi. Ia menegaskan komitmen untuk memantau sendiri berbagai keluhan yang muncul di ruang digital.
“Itu bagian dari cara saya untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar peduli dan mengontrol Kementerian Hukum,” tuturnya.
Ajakan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari pengawasan kualitas pelayanan publik. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membantu instansi mengenali titik-titik pelayanan yang masih membutuhkan perhatian. Di sisi lain, masyarakat tetap perlu membedakan antara persoalan administrasi yang dapat ditindaklanjuti melalui kanal resmi dan unggahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar data pemohon tetap terlindungi.
Pengawasan publik melalui kanal digital juga dapat mempercepat perhatian terhadap masalah yang berulang. Keluhan mengenai proses administrasi, akses informasi, atau kejelasan tahapan layanan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengalaman pengguna. Meski demikian, media sosial tidak menggantikan prosedur formal yang tersedia untuk pengaduan atau pengurusan dokumen, melainkan dapat berfungsi sebagai jalur tambahan untuk menyampaikan perhatian masyarakat.
Jutaan Layanan Tercatat hingga September 2026
Di tengah dorongan memperkuat pemantauan digital, Supratman mengapresiasi capaian layanan Kemenkum. Hingga September 2026, layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mencatat jutaan permohonan serta layanan kepada masyarakat.
Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, jumlah permohonan yang masuk hingga 20 September 2026 mencapai 11,19 juta. Sebanyak 11,07 juta permohonan telah diselesaikan, setara dengan 98,95 persen dari total permohonan yang diterima dalam periode tersebut.
Dari angka itu, 158.429 permohonan ditolak setelah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, jumlah permohonan yang diterima mencapai 10,92 juta. Data tersebut menggambarkan tingginya volume layanan administrasi hukum yang harus ditangani, sekaligus pentingnya proses verifikasi untuk memastikan setiap permohonan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pada bidang kekayaan intelektual, periode Januari hingga 23 September 2026 mencatat 293.195 permohonan masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104.136 permohonan telah diberikan atau didaftarkan. Layanan ini mencakup proses yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, yang memiliki arti penting bagi pemilik karya, pelaku usaha, inovator, dan pihak lain yang membutuhkan kepastian atas haknya.
Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN juga mencatat 9,87 juta layanan di seluruh Indonesia. Cakupan layanan BPHN meliputi penyuluhan hukum, literasi hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, analisis dan evaluasi, serta layanan pengaduan.
Besarnya angka layanan pada tiga unit tersebut memperlihatkan luasnya kebutuhan masyarakat terhadap akses administrasi, perlindungan hak, dan informasi hukum. Karena itu, arahan untuk memperkuat patroli siber dapat menjadi pelengkap bagi upaya peningkatan kualitas layanan. Aspirasi yang muncul secara langsung dari masyarakat berpotensi memberi gambaran mengenai bagian layanan yang sudah berjalan baik maupun aspek yang masih perlu dibenahi.
Komitmen untuk merespons keluhan di media sosial pada akhirnya menuntut kesinambungan antara komunikasi publik dan tindak lanjut di dalam organisasi. Warga dapat ikut mengawasi kualitas pelayanan, sementara Kemenkum diharapkan mampu memastikan setiap masukan yang relevan memperoleh perhatian serta penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menkum minta jajarannya patroli siber jaring?
Menkum minta jajarannya patroli siber jaring is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menkum minta jajarannya patroli siber jaring matter?
Menkum minta jajarannya patroli siber jaring matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.