PT KA Properti Manajemen Jalani Agenda Tuntutan dalam Perkara Dugaan Suap DJKA
Beritaturah.com – PT KA Properti Manajemen (KAPM), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), dijadwalkan menghadapi pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Persidangan lanjutan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin.
Agenda pembacaan tuntutan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam sidang ini, penuntut umum akan menyampaikan penilaian atas dakwaan dan alat bukti yang telah diajukan, sekaligus memuat tuntutan pidana terhadap terdakwa korporasi.
Perkara yang melibatkan PT KAPM tercatat dengan nomor 65/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Sidang direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB di ruang sidang Wirjono Projodikoro 1.
“Terdakwa PT KA Properti Manajemen, agenda pembacaan tuntutan,” ucap Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra kepada wartawan.
Majelis Hakim dan Agenda Persidangan
Majelis hakim dalam perkara ini dipimpin oleh Eryusman sebagai hakim ketua. Khusnul Khatimah dan Mardiantos bertugas sebagai hakim anggota yang mendampingi pemeriksaan persidangan.
Pembacaan tuntutan bukanlah putusan akhir perkara. Setelah tuntutan disampaikan, proses persidangan masih dapat berlanjut pada tahap pembelaan terdakwa dan tanggapan para pihak sesuai mekanisme hukum acara. Putusan mengenai perkara akan ditetapkan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan yang diperlukan selesai dilakukan.
PT KAPM didakwa terkait dugaan pemberian suap dalam proyek perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatra untuk Tahun Anggaran 2022. Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan dalam rentang 2022 hingga 2023.
Dugaan Suap Rp1,36 Miliar
Dalam dakwaan, PT KAPM disebut memberikan suap senilai Rp1,36 miliar kepada lima aparatur sipil negara di Kementerian Perhubungan. Pemberian itu diduga ditujukan agar perusahaan memperoleh paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra Tahun Anggaran 2022.
Paket pekerjaan tersebut berada pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Dari pekerjaan yang dimaksud, PT KAPM disebut memperoleh pertambahan harta benda sebesar Rp2,41 miliar.
Nilai dugaan pemberian kepada para aparatur sipil negara tersebut terbagi dalam dua kelompok. Harno Trimadi dan Fadliansyah didakwa menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Sementara itu, tiga anggota kelompok kerja pengadaan menerima total Rp240 juta.
Tiga orang dalam kelompok kerja itu adalah Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022, Hardho sebagai sekretaris Pokja, serta Edi Purnomo yang menjadi anggota Pokja.
Peran Mantan Pejabat Perusahaan
Dakwaan menyebut dugaan pemberian suap dilakukan melalui mantan Direktur Utama PT KAPM Yoseph Ibrahim bersama mantan Vice President PT KAPM Parjono. Perkara ini menempatkan PT KAPM sebagai terdakwa korporasi, sehingga pemeriksaan berfokus pula pada dugaan perbuatan yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
Dalam perkara pidana korupsi yang melibatkan badan usaha, sidang terhadap korporasi memiliki arti tersendiri. Penuntut umum dan majelis hakim menilai dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan kegiatan perusahaan, termasuk manfaat yang disebut diperoleh serta keterlibatan pihak-pihak yang bertindak untuk atau atas nama korporasi.
Agenda tuntutan akan memperjelas sikap penuntut umum atas dakwaan suap Rp1,36 miliar tersebut. Tahap ini juga menjadi dasar bagi terdakwa untuk menyiapkan respons melalui mekanisme pembelaan di persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Pasal yang Didakwakan
Atas perkara ini, PT KAPM terancam ketentuan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dakwaan itu juga mengaitkan Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional. Rangkaian pasal yang dicantumkan menunjukkan perkara ini diperiksa dalam kerangka dugaan pemberian suap serta pertanggungjawaban pidana korporasi.
Persidangan pembacaan tuntutan akan menjadi penanda perkembangan berikutnya dalam penanganan perkara dugaan suap proyek perlintasan sebidang tersebut. Namun, status perkara tetap berada dalam proses peradilan sampai adanya putusan majelis hakim yang berkekuatan sesuai ketentuan hukum.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Anak usaha PT KAI hadapi sidang?
Anak usaha PT KAI hadapi sidang is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Anak usaha PT KAI hadapi sidang matter?
Anak usaha PT KAI hadapi sidang matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

