Ekonom: Satgas Deregulasi Bisa Perbaiki Arus Investasi RI
Solution For – Dari Jakarta – Sebagai kepala pusat makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa kehadiran satuan tugas (satgas) deregulasi berpotensi meningkatkan aliran investasi ke Indonesia, terutama bila mampu menghilangkan tumpang tindih aturan secara efektif. Menurutnya, masalah investasi nasional tidak hanya terkait insentif pajak, tetapi juga kompleksitas regulasi serta birokrasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan satgas dalam menyederhanakan aturan penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih menguntungkan.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Keterbukaan
Rizal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa keberadaan satgas deregulasi bisa menjadi langkah strategis dalam menarik investor. Ia menekankan bahwa penyederhanaan regulasi bukan sekadar isu teknis, tetapi juga berkaitan dengan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Dengan mengurangi hambatan administratif, pemerintah diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia di pasar Asia Tenggara. Dalam konteks ini, ia menyebut bahwa efisiensi proses perizinan dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama.
“Pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kewenangan kuat, target yang terukur, transparansi evaluasi regulasi, serta melibatkan pelaku usaha dan daerah agar implementasinya tidak berhenti di pusat,” ujar Rizal.
Masalah kelebihan regulasi, lanjut Rizal, sering kali mengakibatkan kebingungan bagi pengusaha, terutama yang baru memulai bisnis. Ia menambahkan, tumpang tindih aturan tidak hanya memperpanjang waktu pengurusan izin, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan interpretasi yang bisa mengurangi kepercayaan investor. Untuk mengatasi hal ini, ia menyarankan bahwa satgas harus menjadi pihak yang aktif dalam mengaudit regulasi yang tidak lagi relevan atau berlebihan.
Tantangan Deregulasi Jangka Panjang
Rizal juga memperingatkan bahwa peran satgas deregulasi harus dipastikan tidak hanya bersifat sementara. Ia mengatakan, keberhasilan program ini bergantung pada komitmen untuk melakukan reformasi struktural yang nyata. “Deregulasi harus diimbangi dengan kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol,” tambahnya.
Dalam praktiknya, Rizal menyebut bahwa kelebihan regulasi sering kali menciptakan kerumitan bagi pengusaha, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika satgas mampu menyelesaikan masalah ini, maka kehadiran instansi tersebut diharapkan mampu mendorong investasi masuk dari luar negeri. Selain itu, efisiensi dalam perizinan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor produktif yang membutuhkan modal besar.
Komitmen Pemerintah untuk Mendorong Reformasi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satgas percepatan deregulasi. Tujuan utama dari satgas ini, menurut Presiden, adalah mengurangi jumlah regulasi yang terlalu berlapis dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menekankan bahwa regulasi yang rumit bisa menjadi celah bagi tindak pidana korupsi, sehingga penyederhanaannya menjadi langkah penting.
Langkah deregulasi ini juga dinilai sebagai cara untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin beroperasi di Indonesia. Rizal menggarisbawahi bahwa pemerintah harus memastikan satgas tidak hanya berfokus pada perizinan, tetapi juga mampu mengevaluasi kualitas regulasi secara menyeluruh. “Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan kekurangan regulasi, tetapi terlalu banyak aturan yang saling bertabrakan dan sering berubah sehingga menurunkan kepercayaan investor,” kata Rizal dalam penjelasannya.
Dengan menyederhanakan proses berusaha, pemerintah bisa mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia yang saat ini masih terkendala oleh hambatan administratif. Rizal berharap bahwa satgas deregulasi akan menjadi pusat koordinasi yang mampu menggerakkan reformasi di berbagai sektor. Ia menyoroti bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengeksekusinya secara konsisten.
Peran Daerah dalam Proses Deregulasi
Menurut Rizal, melibatkan daerah dalam proses deregulasi adalah hal yang wajib dilakukan. Ia menyebut bahwa kebijakan yang hanya diambil di tingkat pusat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa satgas harus memberikan ruang bagi pemangku kepentingan lokal untuk memberikan masukan sebelum kebijakan diterapkan. Hal ini, katanya, akan memastikan bahwa reformasi tidak hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata.
Sebagai contoh, Rizal menilai bahwa daerah-daerah perlu terlibat dalam menentukan aturan-aturan lokal yang bisa menjadi hambatan bagi investor. Dengan begitu, kebijakan deregulasi tidak hanya berfokus pada reduksi regulasi nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika perekonomian daerah. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Rizal juga menyatakan bahwa keberhasilan deregulasi tergantung pada konsistensi dalam implementasi. Ia menekankan bahwa transparansi dalam evaluasi regulasi harus terus dipertahankan agar investor dapat melacak prosesnya. Selain itu, kebijakan ini perlu diiringi dengan pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya mengurangi birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik. “Dengan demikian, kehadiran satgas deregulasi bukan hanya untuk mempermudah proses, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih baik bagi pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.
Potensi Deregulasi dalam Masa Depan
Dari sisi makroekonomi, Rizal memperkirakan bahwa efektivitas satgas deregulasi bisa meningkatkan arus investasi sebesar 15-20 persen dalam beberapa tahun mendatang. Angka ini, menurutnya, didasarkan pada pengalaman negara-negara ASEAN yang telah menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu disertai dengan sistem pengawasan yang memadai agar tetap menjaga kualitas pelayanan dan keberlanjutan ekonomi.
Dengan mengatasi tumpang tindih aturan, satgas deregulasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih fleksibel dan menar
