New Policy: MPR Comit ke Reforma Sistem Pendidikan
New Policy mengusulkan bahwa perbaikan sistem pendidikan Indonesia harus didasarkan pada komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dalam wawancara di Jakarta, Kamis, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan baru ini bergantung pada kolaborasi dan keseragaman tujuan. “New Policy menjadi alat untuk memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan nilai, tapi juga membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Data
New Policy berfokus pada pemanfaatan data akademik untuk mengukur efektivitas pendidikan. Lebih dari 8,7 juta siswa SD dan SMP se-Indonesia telah mengikuti tes kemampuan akademik (TKA) 2026, dengan partisipasi nasional mencapai 98,51 persen. Meski angka tersebut menggambarkan tingkat keterlibatan yang tinggi, data menunjukkan bahwa literasi rata-rata sebesar 60 untuk SD dan 60,83 untuk SMP, sementara numerasi hanya 43,41 untuk SD serta 40,34 untuk SMP. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menekankan bahwa New Policy harus menjadi dasar untuk rencana aksi yang lebih spesifik.
“New Policy mengharuskan kita melihat realitas di lapangan, baik dari sekolah maupun tingkat individu. Jika data belum akurat, kebijakan yang dihasilkan akan kurang tepat sasaran,” jelas Toni.
Hasil penilaian ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi kelemahan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Pemerintah pusat dan daerah dianjurkan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program perbaikan berbasis data, bukan hanya untuk pelaksanaan tes. “New Policy tidak hanya tentang pengujian, tetapi juga tentang mengubah cara belajar dan mengajar agar lebih relevan dengan kebutuhan masa depan,” tambah Rerie.
Transformasi Pendekatan Pendidikan
New Policy mendorong pergeseran dari pendekatan mengejar nilai menjadi pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Lestari Moerdijat menekankan bahwa guru harus menjadi penentu utama dalam proses ini, dengan evaluasi yang lebih berfokus pada kemampuan berpikir kritis, bukan hanya penghafalan materi. “Kita perlu melatih guru agar bisa menjadi fasilitator, bukan sekadar pemberi tugas,” imbuhnya.
Salah satu komponen utama New Policy adalah peningkatan kualitas materi ajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengembangkan kurikulum baru yang mengintegrasikan teknologi dan penguasaan keterampilan abad ke-21. “New Policy ini melibatkan rekrutmen tenaga pendidik yang lebih kompeten, serta penerapan sistem pembelajaran interaktif di kelas,” tambah Rerie.
Dari sisi orang tua, New Policy menyarankan agar tidak hanya memperhatikan peringkat anak, tetapi juga menyokong proses belajar yang bermakna di rumah. “Kebijakan pendidikan harus terus diawasi agar tidak terkesan formalistik dan jauh dari kebutuhan nyata,” tutur Rerie. Ia menegaskan bahwa keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dari reformasi pendidikan.
Adapun pelaksanaan New Policy juga memerlukan peran aktif dari kepala sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Dinas Pendidikan di daerah diharapkan menyiapkan strategi lokal untuk mengadaptasi kebijakan nasional. “New Policy tidak akan berhasil jika hanya berhenti di tingkat teori, tetapi harus diimplementasikan dengan konsisten di setiap jenjang pendidikan,” pungkas Rerie.
