Kemenhut Dorong Pengelolaan Hutan dengan Kearifan Lokal di Papua
Special Plan – Dalam upaya mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal sebagai elemen kunci dalam program Special Plan di Papua. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof Haruni Krisnawati, menjelaskan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai sosial dan tradisi setempat di Papua Pegunungan harus menjadi prioritas utama dalam strategi manajemen hutan yang diusung oleh Kemenhut.
Special Plan: Strategi Terpadu untuk Lingkungan dan Masyarakat
Program Special Plan di Papua Pegunungan dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hutan. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam paparan di depan, Haruni menegaskan bahwa kawasan hutan di wilayah tersebut masih dalam kondisi yang relatif baik, dengan data menunjukkan sekitar 80 persen area hutan masih terjaga secara alami.
Haruni menyampaikan bahwa implementasi Special Plan tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga melibatkan peran penting masyarakat adat dan pelaku konservasi. “Kearifan lokal adalah bagian dari kebijakan nasional. Dengan memadukan pengetahuan tradisional dan teknologi modern, kita dapat menciptakan solusi pengelolaan hutan yang lebih efektif,” tuturnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan Special Plan bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat setempat.
“Kawasan hutan di Papua Pegunungan bisa menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menjaga ekosistem tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Haruni.
Kawasan hutan di Papua Pegunungan memiliki luas sekitar 5,1 juta hektare, yang tersebar di delapan kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Sebagai bagian dari Special Plan, Kemenhut menyoroti peran penting wilayah ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara nasional. Sektor Folu (Forestry and Other Land Use) diharapkan dapat mendukung pencapaian target pengurangan emisi sebesar 60 persen dari total nasional.
Dalam mencapai tujuan ini, Special Plan mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan. Contohnya, Kemenhut berencana mengembangkan skema pengelolaan hutan yang menguntungkan masyarakat lokal, seperti program pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHNK) atau pengembangan wisata alam berbasis kearifan setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengurangi konflik penggunaan lahan.
Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Papua juga menjadi sarana untuk melindungi keanekaragaman hayati. Wilayah ini merupakan habitat penting bagi banyak spesies flora dan fauna yang langka. Haruni menegaskan bahwa keberlanjutan hutan tidak hanya berarti menjaga luas hutan tetapi juga menjaga kualitas ekosistemnya. Dalam Special Plan, Kemenhut bekerja sama dengan lembaga lokal dan organisasi lingkungan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkeadilan.
Kemenhut juga berharap program Special Plan dapat meningkatkan keberlanjutan hutan tropis Indonesia secara keseluruhan. “Papua Pegunungan bisa menjadi garda depan dalam upaya kita menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak perubahan iklim,” kata Haruni. Dengan penerapan kearifan lokal, Kemenhut percaya bahwa kawasan hutan di Papua akan menjadi contoh sukses dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipatif.
