New Policy: Legislator Minta Pemprov DKI Perbaiki Infrastruktur Pemadam Kebakaran
New Policy – Dalam rangka meningkatkan kesiapan pemadam kebakaran, para legislator DKI Jakarta mengusulkan kebijakan baru yang fokus pada perbaikan infrastruktur dan sistem penanggulangan kebakaran. Kevin Wu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, menyoroti kejadian kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, yang berdampak besar pada masyarakat. “Kebakaran besar di wilayah ini tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah momentum untuk menerapkan kebijakan baru yang mendorong perbaikan infrastruktur pemadam kebakaran,” ujarnya. Menurut Kevin, insiden yang terjadi pada Senin (1/6) malam menunjukkan kelemahan sistem saat ini, terutama di area rawan kebakaran.
Evaluasi dan Rekomendasi
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, Syarifudin, mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan 620 jiwa dari 330 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. “Korban terbesar terjadi di RT 12-16 RW 4, sementara RT 01-03 RW 5 juga mengalami kerusakan signifikan,” jelas Syarifudin. Ia menekankan bahwa kebijakan baru harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan, termasuk penambahan hidran air dan distribusi alat pemadam api ringan (APAR) yang merata. Kevin Wu mengusulkan agar Pemprov DKI mengalokasikan dana khusus untuk memperkuat sistem pemadam kebakaran di daerah dengan risiko tinggi.
“Pemprov DKI perlu mengintegrasikan kebijakan baru ke dalam rencana jangka panjang, bukan hanya sebagai respons kejadian tunggal,” kata Kevin. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini seharusnya mencakup pelatihan masyarakat dan peningkatan ketersediaan peralatan. “Dengan New Policy, kita bisa memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Langkah Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk segera menyusun rencana aksi berdasarkan kebijakan baru yang diusulkan oleh para legislator. Syarifudin mengatakan bahwa Suku Dinas telah melakukan evaluasi awal dan menemukan bahwa kurangnya akses kendaraan pemadam serta distribusi alat pemadam yang tidak merata menjadi penyebab utama kejadian tersebut. “New Policy ini bisa menjadi panduan untuk memperbaiki kelemahan sistem di wilayah yang rawan,” ujarnya. Menurut rencana, Pemprov DKI akan memprioritaskan penambahan titik hidran air di beberapa kecamatan, termasuk Kemayoran.
“Kita perlu mengubah cara kerja sistem pemadam kebakaran agar lebih efisien dan terjangkau,” tambah Syarifudin. Ia juga menyarankan penggunaan teknologi modern untuk memantau kondisi kebakaran secara real-time. Kevin Wu menegaskan bahwa kebijakan baru harus dirancang dengan keterlibatan masyarakat dan instansi terkait. “Dengan New Policy, infrastruktur pemadam kebakaran bisa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” jelasnya.
Kebijakan baru ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran di seluruh DKI Jakarta. Kevin Wu menyebut bahwa selama ini infrastruktur pemadam kebakaran hanya diperbaiki setelah terjadi kejadian besar, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih proaktif. “New Policy ini harus mencakup perencanaan yang matang, termasuk alokasi anggaran dan pengawasan terhadap keberhasilan implementasi,” ujarnya. Menurutnya, kejadian di Kebon Kosong bisa menjadi contoh nyata bagaimana sistem pemadam kebakaran yang kurang memadai memengaruhi kehidupan warga.
“Sistem pemadam kebakaran yang baik adalah investasi jangka panjang untuk mencegah kerugian besar,” kata Syarifudin. Ia menambahkan bahwa Suku Dinas akan bekerja sama dengan DPRD DKI dalam menyusun rincian kebijakan. Kevin Wu juga meminta pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kebijakan baru ini kepada masyarakat. “New Policy ini bukan hanya untuk meningkatkan infrastruktur, tapi juga kesadaran kolektif tentang keamanan dari bencana kebakaran,” ujarnya.
Sejumlah anggota dewan lainnya mendukung usulan Kevin Wu. Mereka menegaskan bahwa kebijakan baru ini harus mencakup perbaikan infrastruktur dan pelatihan petugas pemadam kebakaran. “New Policy ini akan menjadi pedoman untuk menekan risiko kebakaran di daerah rentan,” kata salah satu legislator. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sistem pemadam kebakaran. Dengan kebijakan yang konsisten, Jakarta bisa menjadi lebih aman dari ancaman kebakaran besar.
