Legislator: Perang Lawan Narkotika Juga Harus Putus Aliran Uangnya
Legislator – Dalam upaya memerangi peredaran narkotika di Indonesia, anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menekankan bahwa pemberantasan kejahatan ini tidak hanya tergantung pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada upaya memutus sumber dana yang mendukung jaringan peredaran narkoba. Menurutnya, keberhasilan dalam perang melawan narkotika harus mencakup langkah-langkah strategis untuk menghentikan aliran uang dari kejahatan tersebut, karena kekuatan finansial jaringan narkoba merupakan salah satu faktor utama yang memperkuat keberlanjutan bisnis ilegal ini.
Peran Legislator dalam Penegakan Hukum
Rizki Faisal menyatakan bahwa Legislator memiliki peran kritis dalam memastikan kebijakan hukum yang selaras dengan tujuan pemberantasan narkotika. Ia menyoroti perlunya keterlibatan aktif anggota legislatif dalam merancang peraturan yang memaksimalkan penegakan hukum terhadap aliran dana ilegal. Dalam wawancara dengan media di Jakarta, Jumat (22/7), Rizki mengatakan, “Legislator tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perang melawan narkotika. Mereka harus berperan aktif dengan membuat aturan yang jelas dan efektif dalam menindak pelaku pencucian uang serta pengelolaan dana dari kejahatan narkoba.”
Kebijakan hukum yang dibuat oleh Legislator, menurut Rizki, harus mengandung mekanisme pemantauan finansial yang ketat, termasuk pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara institusi legislatif, eksekutif, dan yudisial untuk menggencarkan tindakan pemberantasan narkotika secara komprehensif. Dengan demikian, Legislator diharapkan bisa menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa uang hasil kejahatan narkoba tidak hanya bergerak di dunia gelap, tetapi juga dihentikan sejak awal.
Langkah Strategis untuk Memutus Aliran Uang Narkoba
Menurut Rizki Faisal, langkah strategis terhadap aliran uang narkoba harus menjadi prioritas utama dalam reformasi kepolisian dan penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan narkoba tidak akan berhasil jika hanya fokus pada penangkapan pelaku tanpa menggali akar masalah keuangan. “Legislator perlu mendukung kebijakan yang memastikan pengawasan terhadap sumber dana dan aliran uang dari kejahatan narkoba, baik melalui penguatan hukum maupun kerja sama dengan badan penyelidik independen,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Rizki menekankan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus diperlakukan sebagai bagian integral dari perang melawan narkoba. Ia mencontohkan bahwa banyak bandar narkoba menggunakan uang hasil kejahatan untuk mengontrol media, mengakuisisi pengaruh politik, atau bahkan membeli suara dalam proses legislatif. Jika aliran uang ini tidak dihentikan, maka keberhasilan pemberantasan narkoba akan terus terancam. “Legislator harus memastikan bahwa TPPU dianggap sebagai ancaman serius yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Rizki Faisal juga mengkritik kelemahan dalam penerapan hukum saat ini, terutama dalam hal penyitaan aset pelaku narkoba. Menurutnya, banyak kasus kejahatan narkoba terus berlangsung karena sumber dana pelaku tidak terputus, sehingga mereka bisa terus beroperasi dan mengembangkan jaringan peredaran. “Legislator perlu mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menyita aset yang didapat dari kejahatan narkoba, serta memberikan sanksi yang memadai kepada pelaku TPPU,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Rizki mengusulkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap keuangan institusi kepolisian dan lembaga-lembaga pemerintah. Ia menekankan bahwa perang melawan narkoba harus menjadi prioritas nasional, dengan kebijakan yang selaras antara perang politik, perang sosial, dan perang ekonomi. “Legislator harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk oknum internal, tidak bisa memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan untuk mendukung bisnis narkoba,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizki menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang dampak ekonomi dari narkoba. Menurutnya, kesadaran publik tentang peran aliran uang dalam memperkuat jaringan narkoba adalah kunci keberhasilan pemberantasan. “Legislator juga harus menjadi pelopor dalam memberikan wacana tentang bagaimana uang hasil kejahatan narkoba bisa merusak masa depan generasi muda,” pungkasnya. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran narkoba secara efektif, tidak hanya dalam jumlah pelaku, tetapi juga dalam basis keuangan jaringan tersebut.
