Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Bantul
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang dicanangkan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan inspeksi langsung terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pejabat ini mengunjungi sejumlah rumah yang sedang dalam proses bedah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Inspeksi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan New Policy dalam mengubah kondisi perumahan yang tidak layak huni.
Kondisi Rumah yang Diperbaiki
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi rumah yang akan diperbaiki melalui New Policy ini. Bangunan yang diuji coba memiliki dinding terbuat dari anyaman bambu yang sudah mengelupas serta lantai berupa tanah. Struktur bangunan hanya didirikan atas fondasi berupa barisan batu tanpa adukan semen, sehingga kondisinya rentan terhadap kerusakan. Penerima manfaat dari bantuan ini dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kami bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui New Policy Program BSPS. Alhamdulillah,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Kunjungan mereka juga melibatkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. Selama inspeksi, mereka berdiskusi dengan penghuni rumah yang menjelaskan bahwa bangunan itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Diskusi ini memberikan wawasan tentang kebutuhan masyarakat terhadap New Policy dalam meningkatkan kualitas hunian mereka.
Program BSPS Menjangkau Wilayah Perbatasan
Dalam kunjungan tersebut, Tito menjelaskan bahwa New Policy Program BSPS tidak hanya fokus pada rumah tidak layak huni di perdesaan atau perkotaan. Tapi, juga mencakup wilayah perbatasan, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara dengan membangun rasa cinta tanah air masyarakat setempat. “Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh,” ujarnya.
“Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangi dan New Policy Program BSPS hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaannya] lagi berjalan,” lanjut Tito.
Selama kunjungan, rombongan juga berkomunikasi secara virtual dengan sejumlah penerima manfaat BSPS di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, diadakan upacara peresmian simbolis pelaksanaan New Policy Program BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan perumahan.
Inspeksi ini juga menggambarkan komitmen Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP untuk mengevaluasi pelaksanaan New Policy di lapangan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, mereka memastikan program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang terdampak. Pemilihan lokasi Bantul sebagai salah satu titik fokus menunjukkan bahwa New Policy ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup di berbagai tingkat daerah.
