Kapolri Harap PPA-PPO Berikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan. Menurutnya, banyak korban mengalami trauma setelah mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Hal ini disampaikan usai melakukan pengukuhan Ditres PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

“Kita sampaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban agar betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan.

“Karena memang di satu sisi ini menimbulkan traumatik apabila tidak kita berikan pelayanan dan perlindungan yang baik, psikologis yang baik, cenderung masyarakat yang menjadi korban menganggap ini sebagai suatu aib, sebagai suatu tekanan psikologis yang bisa menimbulkan traumatik berulang dan juga bahkan kalau salah penanganan menjadi korban yang kedua kali,” lanjutnya.

Kapolri Puji Kerja Direktorat PPA-PPO Lewat Program Rise and Speak

Jenderal Sigit mengatakan Dit PPA-PPO telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memastikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang dapat ditangani secara optimal.

“Kami berterima kasih dan kami akan berkolaborasi serta bekerjasama dengan kementerian terkait, para pemerhati, dan kerja sama yang kita lakukan selama ini dengan luar negeri, kerja sama dalam negeri dengan seluruh stakeholder untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di dalam negeri,” ucapnya.

Jenderal Sigit kemudian menyinggung tingginya jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Ia berharap dengan adanya Dit PPA-PPO, angka korban dapat dikurangi.

“Di satu sisi juga banyak terjadi peristiwa people smuggling yang juga korbannya adalah warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji-janji pekerjaan. Namun kemudian menjadi korban di luar negeri karena menggunakan jalur-jalur tidak resmi. Ini juga kecenderungannya dilakukan dan yang proaktif adalah korban sehingga ini juga menyulitkan. Karena ketidaktahuannya dan mungkin hal-hal lain. Di sini tentunya kita bekerja ke depan itu bisa dihindari,” ucapnya.

“Kemudian bagi yang bekerja di luar negeri, Pak Menteri P2MI yang menjelaskan, namun paling tidak melalui jalur yang benar dan dari sisi kita jangan kemudian bisa menjadi korban karena melalui jalur yang benar masyarakat akan mendapatkan jaminan perlindungan, akan mendapatkan hak-haknya dan kita hindari agar peristiwa-peristiwa berulang seperti kemarin ada kasus mereka masuk dalam sindikat online scamming ini bisa kita tekan,” tambahnya.