Demo Buruh Tolak UMP DKI Jakarta 2026

Massa buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Merdeka hari ini, 28 Desember 2025. Aksi ini berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang hanya sebesar Rp 5,7 juta per bulan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menetapkan tuntutan utama terkait UMP dan upah sektoral sebagai fokus utama aksi tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demo buruh akan berlangsung pada hari ini dan besok, 30 Desember 2025. Aksi dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. “Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (28/12/2025). Ia menyebut sekitar 1.000 buruh turun aksi pada hari pertama, sementara puncak aksi pada 30 Desember melibatkan sekitar 10 ribu peserta.

KSPI Tegaskan Tuntutan Terhadap UMP 2026

KSPI menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup buruh di Jakarta. “Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” tutur Said. Ia menyoroti biaya sewa rumah di Jakarta yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya.

Said juga menyatakan bahwa nilai UMP Jakarta masih di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, KHL pekerja yang tinggal dan bekerja di Jakarta mencapai Rp 5,89 juta per bulan. KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan angka tersebut serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi di atas KHL.

Rano Karno Ajak Buruh Berdialog

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons rencana aksi dengan mengajak KSPI berdialog. Ia menegaskan bahwa penetapan UMP telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha. “UMP itu keputusan dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari tripartit, ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha,” jelas Rano Karno di PAM Jaya Corporate Learning, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).

Rano menyatakan bahwa buruh memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi atau jalur hukum. “Apakah nanti buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa Pertun, bisa PTUN,” ujarnya.

Demo Besar-besaran di Sekitar Istana dan DPR

Rano juga menyinggung subsidi dari Pemprov DKI, seperti transportasi dan sembako murah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Meski demikian, KSPI tetap memastikan aksi akan dilakukan di sekitar Istana Merdeka, bukan di Gedung DPR. “Buruh bakal demo besar-besaran di sekitar Istana-DPR besok, tolak UMP 2026,” tambah Rano.