Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru terkait dana bangun perbatasan
Kaltara Dorong Pencairan Sisa Dana Perbatasan Rp100 Miliar
Beritaturah.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan kembali memperjuangkan dukungan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang berencana bertemu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Suahasil Nazara, guna membahas kelanjutan dana Rp150 miliar yang sebelumnya dijanjikan bagi pembangunan infrastruktur perbatasan.
Dari nilai yang dijanjikan tersebut, Rp50 miliar telah tersalurkan. Pemprov Kaltara kini berharap sisa Rp100 miliar dapat segera direalisasikan untuk membantu menangani jembatan-jembatan yang kondisinya membutuhkan perhatian serius, terutama pada jalur penghubung masyarakat di kawasan terpencil dan berbatasan langsung dengan negara lain.
“Nanti akan kita sampaikan kepada pengganti beliau (Purbaya), bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar, berarti kan masih tersisa Rp100 miliar,” ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Komitmen Anggaran untuk Kawasan Perbatasan
Komitmen dana pembangunan perbatasan itu muncul dalam pertemuan antara Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Oktober tahun lalu. Bagi Kaltara, dukungan anggaran tersebut dipandang penting karena kebutuhan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga konektivitas antardaerah.
Zainal menegaskan pembahasan dengan Suahasil Nazara akan difokuskan pada pencairan anggaran yang masih tersisa. Dana itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian fasilitas penghubung yang tidak layak dilalui dan selama ini menghambat perjalanan masyarakat maupun distribusi kebutuhan di sejumlah wilayah.
“Saya akan menanyakan lagi itu yang janjinya Pak Menkeu. Mudah-mudahan uang yang Rp100 miliar itu dapat dikucurkan ke Kaltara untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang betul-betul sangat tidak laik untuk dilalui,” katanya.
Pembangunan infrastruktur perbatasan memiliki arti yang luas bagi Kaltara. Jembatan dan akses jalan yang memadai dapat memperpendek hambatan perjalanan, memperkuat hubungan antarkawasan di dalam provinsi, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada akses dari wilayah negara tetangga. Karena itu, penggunaan sisa dana tersebut diharapkan diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Jembatan Binuang Menjadi Prioritas
Jembatan Binuang disebut sebagai proyek utama yang ingin didorong oleh Gubernur Kaltara. Infrastruktur itu menjadi penghubung antara Kabupaten Malinau dan Krayan di Kabupaten Nunukan. Konektivitas kedua wilayah tersebut dinilai penting agar perjalanan dan aktivitas warga dapat lebih terhubung melalui jalur dalam negeri.
Prioritas terhadap Jembatan Binuang juga mencerminkan upaya memperkuat keterhubungan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat aktivitas di Kaltara. Ketika akses penghubung belum memadai, masyarakat dapat menghadapi perjalanan yang lebih sulit dan pilihan rute yang terbatas. Perbaikan jembatan diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga yang tinggal serta beraktivitas di wilayah tersebut.
“Yang menjadi prioritas utama saya ya Jembatan Binuang tentunya, supaya terkoneksi antara Malinau dan Krayan. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga dan tidak ada lagi di sana Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” tegasnya.
Pernyataan itu menempatkan pembangunan Jembatan Binuang sebagai bagian dari kebutuhan konektivitas nasional di perbatasan. Akses yang layak dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh jalur yang lebih baik untuk melakukan perjalanan antara Malinau dan Krayan tanpa harus bertumpu pada pilihan akses di luar wilayah Indonesia.
Pemprov Optimistis Dana Berlanjut
Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal realisasi dana yang belum dicairkan. Penyaluran Rp50 miliar sebelumnya menjadi dasar optimisme bahwa sisa anggaran juga dapat berjalan sesuai komitmen yang telah disampaikan.
“Tetap kita dorong. Karena yang Rp50 miliar sudah terealisasi dan rasanya yang sisanya ini juga sudah mulai jalan,” katanya.
Skema pendanaan ini tidak akan masuk langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltara. Pengelolaan pembangunan akan dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Pemprov Kaltara berada dalam posisi sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan program tersebut.
“Optimis. Tapi dengan catatan ya, bukan kita yang kelola melalui APBD, tetapi melalui Kementerian PU. Jadi kita penerima manfaatnya saja,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menjadi bagian penting dari kelanjutan proyek. Pemprov Kaltara mendorong agar kebutuhan jembatan di perbatasan dapat masuk dalam prioritas pelaksanaan, khususnya untuk memastikan anggaran yang tersisa benar-benar menjawab kondisi infrastruktur yang paling mendesak.
Harapan terhadap pencairan Rp100 miliar bukan semata terkait nilai anggaran, melainkan juga dampak yang ingin dicapai melalui pembangunan jembatan. Konektivitas Malinau dan Krayan, peningkatan kelayakan jalur perjalanan, serta penguatan akses masyarakat di perbatasan menjadi tujuan yang ingin diwujudkan. Pertemuan dengan Menteri Keuangan baru diharapkan membuka kepastian mengenai tahapan realisasi dana tersebut.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru?Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru matter?Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.