Key Discussion: Menteri Nusron sebut 95,73 persen anggaran ATR/BPN terserap

Menteri Nusron sebut 95,73 persen anggaran ATR/BPN terserap

Key Discussion – Jakarta – Dalam laporan terbaru yang disampaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 telah terpenuhi sebesar 95,73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa total realisasi belanja mencapai Rp6,128 triliun, dari pagu anggaran sebesar Rp6,401 triliun. Pencapaian ini dinilai sebagai bukti efisiensi dan keberhasilan dalam mengoptimalkan penggunaan dana, meskipun pemerintah tetap menerapkan kebijakan pemerataan anggaran.

Penggunaan Anggaran yang Efektif

Pernyataan Nusron datang dalam rangka Key Discussion yang dilakukan di Jakarta, Kamis, dalam rangkaian rapat kerja bersama Komisi II DPR. Ia menekankan bahwa angka 95,73 persen ini menggambarkan seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam memastikan dana dialokasikan secara tepat guna. "Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai Rp6,128 triliun atau 95,73 persen dari total pagu yang ditetapkan," ujarnya, menambahkan bahwa angka ini merupakan hasil dari koordinasi yang intensif antara instansi terkait dan lembaga pemerintah lainnya.

Kementerian ATR/BPN juga menyoroti bahwa sebagian besar realisasi belanja disebutkan mencakup program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pengurusan sertifikat tanah dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Nusron mengatakan bahwa ada peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, dengan target pemanfaatan anggaran yang ditekankan dalam Key Discussion ini.

Penyerapan Anggaran di Tahun Anggaran 2025

Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 tidak hanya berasal dari APBN utama, tetapi juga didukung oleh dana tambahan dari berbagai sumber. Total realisasi belanja tercatat sebesar Rp6,128 triliun, dengan angka pencapaian 95,73 persen yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Nusron menjelaskan bahwa keberhasilan ini tercapai meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi, seperti pengurangan belanja non-esensial.

Dalam Key Discussion yang disampaikannya, Nusron menyebutkan bahwa anggaran tambahan mencapai Rp490,2 miliar, ditambah hibah dalam negeri sebesar Rp12,79 miliar dan hibah dari luar negeri Rp22,60 miliar. Dana tambahan ini diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti pengembangan sistem layanan pertanahan digital dan peningkatan akses lahan bagi masyarakat pedesaan. Angka 95,73 persen menjadi bukti bahwa penyerapan anggaran terus berjalan optimal, meskipun ada tekanan dari sisi pengeluaran.

Nusron juga menjelaskan bahwa realisasi anggaran ini memperlihatkan keberhasilan dalam mengatur alokasi dana untuk berbagai kebutuhan. Sebagai contoh, sebagian besar dana dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, seperti pengurusan sertifikat tanah dan penguasaan lahan. Dalam Key Discussion, ia memastikan bahwa anggaran tidak hanya dialokasikan untuk tujuan administratif, tetapi juga untuk peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi Alokasi Dana dalam Dua Tahap

Dalam rangka memastikan anggaran terpenuhi, Kementerian ATR/BPN menerapkan strategi alokasi dana dalam dua tahap. Tahap pertama menitikberatkan pada penggunaan dana untuk belanja pegawai non-ASN yang berpindah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap kedua fokus pada belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, serta pendukung manajemen PNBP.

Nusron menambahkan bahwa alokasi dua tahap ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan secara lebih dinamis, mengikuti kebutuhan program yang terus berkembang. Strategi ini juga menjadi bahan Key Discussion dalam rapat kerja bersama DPR, sebagai upaya memastikan penggunaan dana sesuai dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pertanahan.

Key Discussion ini tidak hanya menyoroti pencapaian anggaran, tetapi juga meninjau kinerja Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas pokoknya. Pemerintah berharap angka realisasi belanja yang tinggi dapat menjadi dasar untuk evaluasi ke depan, termasuk penyesuaian anggaran di tahun berikutnya. Nusron menegaskan bahwa anggaran 95,73 persen ini merupakan langkah awal untuk mendorong penguasaan lahan secara merata di seluruh Indonesia.

Konteks dalam Rapat Kerja DPR

Laporan anggaran Kementerian ATR/BPN disampaikan dalam Key Discussion yang berlangsung di Komisi II DPR, sebagai bagian dari tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025. RUU ini diajukan oleh Kementerian Keuangan dan ditinjau oleh Badan Anggaran DPR sebagai bagian dari proses kebijakan nasional.

Nusron menjelaskan bahwa angka realisasi belanja 95,73 persen menjadi bukti bahwa program-program Kementerian ATR/BPN berjalan sesuai target. Ia menyoroti bahwa keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang. Dalam Key Discussion, Nusron juga menyinggung tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, namun menegaskan bahwa anggaran yang terserap telah mencukupi kebutuhan utama.

Key Discussion ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam upaya menyempurnakan pengelolaan anggaran di tahun 2025. Nusron menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, agar semua program bisa berjalan optimal. Angka 95,73 persen ini menjadi dasar bagi evaluasi berkelanjutan dalam Key Discussion, seiring dengan kebutuhan peningkatan akses lahan dan pengelolaan tata ruang yang lebih baik.