New Policy: Celios sebut Danantara harus jeli di praseleksi hilirisasi

New Policy: Celios Sarankan Danantara Perhatikan Seleksi Proyek Hilirisasi

New Policy - Dalam konteks perubahan kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, Celios memberikan rekomendasi penting kepada Danantara, lembaga pengelola investasi hilirisasi nasional, untuk lebih teliti dalam proses praseleksi proyek. New Policy ini diharapkan menjadi landasan strategis yang kuat, menggabungkan pendekatan holistik dalam pengembangan industri hilirisasi. Sebagai anggota Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), Danantara diberi tanggung jawab untuk memastikan proyek yang diusulkan selaras dengan prinsip-prinsip standar Santiago, yang dikenal sebagai kerangka kerja global dalam pengelolaan dana moneter negara.

Strategi Pemilihan Proyek Hilirisasi yang Matang

Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios, kebijakan New Policy ini memerlukan keterlibatan lebih aktif dari Danantara dalam mengidentifikasi dan menyeleksi proyek hilirisasi yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Ia menekankan bahwa pihak lembaga tersebut harus mengintegrasikan analisis risiko fiskal, teknis, dan lingkungan sebagai bagian dari proses seleksi. "Koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan menjadi kunci sukses implementasi New Policy, karena proyek hilirisasi tidak hanya memberi dampak langsung pada sektor industri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan keberlanjutan sumber daya alam," jelas Bhima dalam wawancara di Jakarta, Jumat.

Danantara, yang saat ini sedang menggarap 26 proyek hilirisasi, telah mengumumkan total investasi mencapai Rp225 triliun dan potensi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Dalam rangka menjalankan New Policy, lembaga ini diwajibkan untuk memeriksa kesiapan teknis, finansial, serta dampak lingkungan sekitar sebelum memutuskan proyek yang akan didukung. "Proses seleksi harus transparan dan berkelanjutan, agar semua proyek tidak hanya sesuai dengan target pemerintah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah jangka panjang," tambah Bhima.

Proyek Hilirisasi: Fase Pertama dan Kedua

Proyek-proyek yang dijalankan Danantara dibagi dalam dua tahap. Fase pertama dimulai dengan groundbreaking pada 6 Februari 2026, melibatkan enam proyek utama di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun dan kemampuan menyerap 11.456 pekerja. Sementara fase kedua berlangsung pada 29 April 2026, mencakup 10 proyek di 13 lokasi lainnya dengan investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menciptakan 26.377 tenaga kerja. New Policy ini menjadi acuan utama dalam penentuan prioritas proyek, terutama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

"Indonesia seharusnya ambisius dalam menggarap potensi hilirisasi. Kita memiliki kekuatan di bidang pangan, perikanan, hingga energi terbarukan. Mengapa harus mengikuti pola bisnis biasa? Proyek harus sesuai prosedur, seperti kesiapan teknis, finansial, dan kondisi lingkungan sekitar," ujar Bhima. Pernyataan ini menegaskan bahwa New Policy tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Menurut Bhima, New Policy ini memberikan peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Proyek hilirisasi yang dikelola Danantara berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. "Dengan mengikuti prinsip standar Santiago, Danantara dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proyek hilirisasi tidak hanya berjalan sesuai kebijakan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. Peningkatan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya nasional untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

Dalam konteks kebijakan New Policy, pemerintah juga memperhatikan aspek keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Bhima menyoroti bahwa proyek hilirisasi harus melibatkan komunitas lokal dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem. "Perlu ada keterlibatan yang lebih baik dari stakeholder, agar proyek hilirisasi tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan jangka panjang," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif.