KPK periksa Kepala BTP Surabaya dalami pekerjaan DJKA di Jatim
KPK periksa Kepala BTP Surabaya dalam Rangka Penyidikan Kasus Korupsi DJKA
Beritaturah.com – Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kali ini, KPK periksa Kepala BTP Surabaya, Denny Michels Adlan (DMA), yang menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya. Pemeriksaan ini dilakukan pada 13 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya mendalami paket-paket pekerjaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Jawa Timur.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Denny Michels Adlan dilakukan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut terkait paket-paket pekerjaan DJKA di Jawa Timur. "Untuk saksi DMA, penyidik meminta keterangan terkait paket pekerjaan DJKA di Jatim," ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada hari Jumat. Permintaan keterangan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang terjadi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.
Latar Belakang Kasus dan Operasi Tangkap Tangan
Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada April 2023. Sejak saat itu, penyelidikan terus berlangsung hingga akhirnya KPK berhasil menetapkan sejumlah tersangka. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka dalam kasus ini, termasuk salah satu anggota DPR RI periode 2019-2024, yaitu Sudewo.
"KPK periksa Kepala BTP Surabaya sebagai saksi untuk memperkuat bukti dalam kasus korupsi DJKA," kata Budi Prasetyo.
Daftar 22 tersangka yang ditetapkan oleh KPK meliputi berbagai pihak dari sektor swasta maupun pemerintah. Di antaranya adalah Dion Renato Sugiarto sebagai Direktur PT Istana Putra Agung, Muchamad Hikmat sebagai Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, serta Yoseph Ibrahim sebagai Direktur Utama PT KA Properti Manajemen. Selain itu, Parjono yang menjabat sebagai VP PT KAPM juga termasuk dalam daftar tersangka.
Dari sisi pemerintah, tersangka meliputi Harno Trimadi sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Putu Sumarjaya sebagai Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, serta Bernard Hasibuan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah. Beberapa PPK lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Achmad Affandi dari BPKA Sulsel, Fadliansyah dari Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Syntho Pirjani Hutabarat dari BTP Jawa Bagian Barat.
Tersangka lainnya berasal dari berbagai perusahaan dan instansi, antara lain Asta Danika (Direktur PT Bhakti Karya Utama), Zulfikar Fahmi (Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera), Yofi Okatrisza (PPK BTP Jawa Bagian Tengah), serta para anggota dan ketua pokja seperti Budi Prasetyo, Hardho, dan Edi Purnomo. Selain itu, Risna Sutriyanto sebagai Ketua Pokja, Eddy Kurniawan Winarto sebagai Komisaris PT Tri Tirta Permata, serta Muhlis Hanggani Capah dan Muhammad Chusnul dari BTP Medan juga ditetapkan sebagai tersangka.
Peran BTP Surabaya dalam Proyek Kereta Api
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Surabaya merupakan salah satu unit kerja teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Jawa Timur. Sebagai Kepala BTP Surabaya, Denny Michels Adlan memiliki peran strategis dalam mengawasi berbagai proyek yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor swasta. Pemeriksaan KPK terhadapnya diharapkan dapat mengungkap potensi pelanggaran dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Selain individu, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen. Kedua perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Dengan adanya pemeriksaan terhadap KPK periksa Kepala BTP Surabaya, diharapkan dapat terungkap lebih jelas mekanisme dan alur dana dalam proyek-proyek tersebut.
Penyidikan KPK terhadap kasus ini masih terus berlangsung. Para penyidik berencana untuk memeriksa lebih banyak saksi dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat kasus. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk mendukung proses penyidikan. Untuk informasi lebih lanjut, pembaca dapat mengunjungi sumber berita asli di Antara News.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Kasus KPK dan BTP Surabaya
Apa itu BTP Surabaya? BTP Surabaya adalah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. BTP ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Jawa Timur.
Kapan KPK memeriksa Kepala BTP Surabaya? KPK memeriksa Denny Michels Adlan, Kepala BTP Surabaya, pada 13 Agustus 2026 sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi DJKA.
Berapa jumlah tersangka dalam kasus ini? Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka, termasuk anggota DPR RI Sudewo dan dua korporasi.
Apakah ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, KPK telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, yaitu PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.
Apa peran Denny Michels Adlan dalam kasus ini? Denny Michels Adlan diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait paket-paket pekerjaan DJKA di Jawa Timur yang diduga melibatkan praktik suap.