KPK periksa tujuh tersangka pengembangan kasus jalan Sumut
KPK Periksa Tujuh Tersangka dalam Pengembangan Perkara Proyek Jalan Sumatera Utara
Beritaturah.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tujuh tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka sejak September 2026.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan para tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Tujuh Orang Hadir Pemeriksaan
Tujuh pihak yang diperiksa terdiri atas sejumlah mantan pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja serta mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian.
KPK juga memeriksa tiga mantan pejabat pembuat komitmen di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko. Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra dan mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut Manaek Manalu.
Satu tersangka lainnya, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga, tidak hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut. Penyidik KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilannya.
“Yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Penyidik akan segera jadwalkan ulang,” ujar Budi.
Berawal dari OTT pada Juni 2025
Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Kegiatan itu menyasar dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara awal yang dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama berhubungan dengan empat proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Sementara itu, klaster kedua mencakup dua proyek yang berada di Satker PJN Wilayah I Sumut.
Enam proyek jalan yang menjadi bagian dari perkara awal itu memiliki nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya lingkup proyek infrastruktur yang sedang didalami penyidik, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengadaan dalam proyek pemerintah.
Lima Tersangka pada Perkara Awal
Lima orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, serta pejabat pembuat komitmen pada Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto.
Dua tersangka lain berasal dari pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Pemisahan perkara ke dalam dua klaster menggambarkan bahwa penyidikan tidak hanya berkaitan dengan satu proyek atau satu instansi. KPK menelusuri dugaan korupsi pada paket-paket pekerjaan jalan di tingkat pemerintah provinsi maupun pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional di wilayah Sumatera Utara.
Pengembangan Penyidikan Berlanjut
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan adanya pengembangan penyidikan perkara proyek jalan tersebut. Pada tahap itu, penyidik menggunakan surat perintah penyidikan umum atau sprindik umum sehingga identitas tersangka belum diumumkan.
Perkembangan berikutnya disampaikan pada 7 Oktober 2026, ketika KPK menyatakan telah menetapkan delapan tersangka sejak September 2026. Identitas kedelapan orang itu kemudian diumumkan pada 13 Oktober 2026.
Pemeriksaan terhadap tujuh tersangka menjadi bagian dari proses pendalaman perkara setelah penetapan status hukum tersebut. Dalam tahap penyidikan, keterangan dari para pihak yang pernah memegang jabatan teknis dan pengadaan dapat digunakan untuk mengurai pelaksanaan proyek, pembagian tugas, serta rangkaian keputusan yang berkaitan dengan paket pembangunan jalan.
Kehadiran para mantan pejabat BBPJN Sumut dalam pemeriksaan juga memperlihatkan bahwa pengembangan perkara menyentuh sejumlah posisi di dua wilayah satuan kerja pelaksanaan jalan nasional. Adapun pemanggilan ulang terhadap Dicky Erlangga akan menentukan kelengkapan agenda pemeriksaan terhadap seluruh delapan tersangka yang telah diumumkan KPK.
Kasus ini tetap berada pada tahap penyidikan. Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada pendalaman bukti dan keterangan yang dikumpulkan penyidik dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK periksa tujuh tersangka pengembangan kasus?KPK periksa tujuh tersangka pengembangan kasus is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK periksa tujuh tersangka pengembangan kasus matter?KPK periksa tujuh tersangka pengembangan kasus matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.