Rektor Unsoed tekankan kolaborasi global hadapi tantangan hukum dan AI
ICOLGAS 2026 Dorong Pertukaran Gagasan tentang Hukum, Tata Kelola, dan AI
Beritaturah.com – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menempatkan kerja sama lintas negara sebagai salah satu unsur penting untuk menghadapi persoalan hukum, pemerintahan, keadilan sosial, serta perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Semangat tersebut mengemuka dalam pembukaan The 4th International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS) 2026 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Forum internasional ini berlangsung secara hibrida dan menghadirkan lebih dari 200 peserta dari Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang. Sebanyak 120 makalah dipresentasikan dalam rangkaian konferensi yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan masa depan tata kelola.
Kerja Sama Global sebagai Penguat Ekosistem Akademik
Pelaksana Tugas Rektor Unsoed Prof Ali Rokhman menyampaikan bahwa perguruan tinggi perlu membangun keterhubungan internasional agar mampu merespons tantangan yang kian kompleks. Konferensi akademik menjadi salah satu jalur yang digunakan Unsoed untuk memperluas pertemuan gagasan dengan kalangan akademik dari berbagai negara.
Unsoed telah menjalin kemitraan dengan sekitar 50 institusi internasional yang tersebar di lebih dari 20 negara. Bentuk kerja samanya mencakup kelas internasional, program belajar di luar negeri, riset bersama, hingga kegiatan pengajaran kolaboratif. Jaringan tersebut diarahkan untuk memperkuat lingkungan akademik yang terbuka terhadap pengalaman, pengetahuan, dan pendekatan dari beragam wilayah dunia.
“Unsoed terus mengembangkan kerja sama internasional melalui konferensi akademik yang mempertemukan akademisi dari berbagai negara,” kata Prof Ali.
Bagi perguruan tinggi, kolaborasi internasional tidak hanya berkaitan dengan perluasan jejaring kelembagaan. Pertukaran pandangan juga dapat membantu akademisi melihat persoalan hukum dan pemerintahan dari sudut yang lebih luas, terutama ketika suatu isu memiliki dampak yang melintasi batas negara, seperti pengelolaan data digital, perubahan iklim, dan pemanfaatan teknologi berbasis AI.
Prof Ali berharap ICOLGAS yang kini memasuki pelaksanaan keempat dapat menjadi ruang dialog yang kritis sekaligus konstruktif. Forum semacam ini diharapkan mampu mempertemukan gagasan yang dapat memberi sumbangan bagi penanganan persoalan di tingkat nasional maupun global.
“Semoga forum ini memberikan kontribusi bermakna dalam menyelesaikan persoalan kompleks di bidang hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial, baik pada tingkat nasional maupun global,” ujar Prof Ali.
AI, Keadilan, dan Kearifan Lokal
ICOLGAS 2026 mengusung tema Governing the Future to Global Wisdom, Law, AI, and Community in the Developmental Baseline for the Sustainable Development Goals. Tema tersebut menempatkan teknologi, hukum, komunitas, dan kebijaksanaan global dalam pembicaraan mengenai fondasi pembangunan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dekan Fakultas Hukum Unsoed Prof Riris Ardhanariswari menilai internasionalisasi menyediakan kesempatan bagi akademisi dari berbagai negara untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif. Pertemuan seperti ICOLGAS dapat membuka percakapan mengenai perbedaan kondisi sosial maupun hukum, sekaligus mencari titik temu atas tantangan bersama.
Perkembangan AI menawarkan sejumlah kemungkinan dalam kehidupan publik. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu peningkatan layanan publik, memperluas akses, mendukung pengelolaan lingkungan, serta menunjang proses pemerintahan. Namun, penerapannya juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hak, kejelasan pertanggungjawaban, keterbukaan sistem, kesenjangan, dan hak asasi manusia.
Karena itu, pembahasan mengenai AI tidak dapat berhenti pada kemampuan teknisnya. Tata kelola teknologi perlu memastikan bahwa penggunaannya tetap mempertimbangkan keadilan, dampak sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks hukum, isu tersebut berkaitan dengan bagaimana aturan, lembaga, dan masyarakat menanggapi perubahan yang dibawa teknologi digital.
“Karena itu, kita bukan memilih antara teknologi atau tradisi, tetapi memahami bagaimana keduanya dapat digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan,” tutur Prof Riris.
Ia juga menekankan pentingnya kearifan lokal. Masyarakat memiliki pengetahuan yang diwariskan antargenerasi dalam mengelola sumber daya alam, menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, serta membangun ketahanan sosial. Pengetahuan tersebut tetap relevan ketika pembahasan pembangunan dan teknologi diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang nyata.
Dengan menempatkan teknologi dan tradisi dalam satu pembicaraan, konferensi ini mengangkat pertanyaan penting: bagaimana inovasi dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial, hak masyarakat, serta kebutuhan untuk menjaga lingkungan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa tata kelola masa depan membutuhkan pemahaman atas konteks lokal di samping pertukaran pemikiran global.
Empat Fokus Diskusi
Ketua Panitia ICOLGAS 2026 yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unsoed, Prof Aryuni Yuliantiningsih, menjelaskan bahwa konferensi membahas empat subtema utama. Pertama, kebijakan hukum dan tata kelola untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Subtema kedua menyoroti ketahanan ekosistem serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Topik ketiga membahas AI dan tata kelola dalam sistem lingkungan, termasuk pengelolaan data digital. Adapun subtema keempat mencakup berbagai persoalan hukum lain yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan pemerintahan.
Rangkaian pembicaraan itu menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Dr Petra Mahy dari The University of Melbourne, Assoc Prof Hazmi Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia, Prof Miyuki Tsuyuki dari Teikyo University Jepang, Prof Dr Tedi Sudrajat dari Unsoed, Dr Parulian Paidi Aritonang dari Universitas Indonesia, serta Prof Dr Maskun dari Universitas Hasanuddin.
Prof Riris berharap pertemuan tersebut menghasilkan diskusi yang produktif, pertukaran pemikiran yang bermakna, dan kerja sama yang terus berkembang. Di tengah perubahan teknologi, tantangan lingkungan, serta tuntutan terhadap tata kelola yang adil, dialog lintas disiplin dan lintas negara menjadi bagian penting dalam mencari jawaban untuk masa depan hukum dan pemerintahan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Rektor Unsoed tekankan kolaborasi global hadapi?Rektor Unsoed tekankan kolaborasi global hadapi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Rektor Unsoed tekankan kolaborasi global hadapi matter?Rektor Unsoed tekankan kolaborasi global hadapi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.