BPJS Kesehatan gandeng empat K/L perkuat ekosistem Program JKN
BPJS Kesehatan Gandeng Empat K/L untuk Perkuat Ekosistem Program JKN
Beritaturah.com – Jakarta — BPJS Kesehatan gandeng empat K L dalam langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi ini mencakup pemadanan data, interoperabilitas informasi, serta penguatan mekanisme pengumpulan iuran yang lebih efektif. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan nasional yang melayani jutaan masyarakat Indonesia.
Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa tantangan saat ini melampaui sekadar menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial. Organisasi perlu meningkatkan kepesertaan agar tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, hingga membangun tata kelola yang semakin akuntabel melalui kolaborasi dan pemanfaatan data.
"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo.
Empat Mitra Strategis dalam Kolaborasi
Kerja sama ini melibatkan empat kementerian dan lembaga penting, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku.
Sinergi yang dibangun dengan Kemensos melalui integrasi sistem informasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), interoperabilitas data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos, serta sinergi program prioritas kedua belah pihak. Kolaborasi ini memastikan bantuan iuran tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Penguatan perlindungan juga dilakukan melalui kerja sama dengan KP2MI guna mendukung penyelenggaraan Program JKN bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi dan edukasi, pengelolaan kepesertaan, koordinasi informasi dan pengaduan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan keberlangsungan perlindungan kesehatan sebelum keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran ke Indonesia.
Skala Operasional dan Tantangan Keuangan
Dalam sehari, lanjutnya, ada dua juta layanan JKN dengan transaksi kesehatan sebesar Rp500 miliar dan dalam sebulan total transaksi bisa mencapai Rp16 triliun. Sementara pihaknya mengumpulkan hanya sebesar Rp14 triliun dari iuran. "Kita bayangkan kalau 54 juta jiwa ini membayar kelas tiga saja, itu jumlahnya Rp2 triliun," katanya.
Pada sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan bersama Kemendagri memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data, dukungan kebijakan penganggaran daerah terkait iuran dan bantuan iuran JKN, serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.
Sementara itu, kerja sama dengan BPS difokuskan pada penguatan tata kelola data melalui pertukaran data dan informasi statistik, pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Frequently Asked Questions
Apa saja empat K/L yang diajak kerja sama oleh BPJS Kesehatan? Empat kementerian dan lembaga tersebut adalah Kemensos, KP2MI, Kemendagri, dan BPS.
Berapa besar transaksi kesehatan JKN dalam sehari? Dalam sehari ada dua juta layanan JKN dengan transaksi kesehatan sebesar Rp500 miliar.
Apa tujuan utama kolaborasi ini? Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan berbasis data akurat, didukung pembiayaan berkelanjutan, dan diiringi kepatuhan terhadap regulasi.
Dia berharap kolaborasi itu semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.