Sekjen: Negara D8 berperan penting dorong perdamaian, stabilitas
D-8 Dinilai Memiliki Posisi Strategis untuk Memperkuat Perdamaian
Beritaturah.com – Sekjen - Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Developing Eight atau D-8 dipandang mempunyai modal geopolitik, ekonomi, dan diplomatik yang besar untuk ikut memperkuat perdamaian serta stabilitas di berbagai kawasan. Sekretaris Jenderal D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, menekankan bahwa kapasitas tersebut penting di tengah meningkatnya konflik dan melemahnya kepercayaan terhadap kerja sama multilateral.
Pernyataan itu disampaikan Mahmood di sela Konferensi Mediasi Istanbul ke-9 di Turkiye. Ia menilai anggota D-8 tidak hanya memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi dunia, tetapi juga mampu memberi pengaruh terhadap perkembangan di lingkungan regional masing-masing.
“Semua negara ini memiliki arti penting secara geostrategis dan geoekonomi. Masing-masing juga memiliki kapasitas yang cukup besar untuk memengaruhi perkembangan di kawasan mereka sendiri,” kata Mahmood.
D-8 mula-mula dibentuk oleh Turkiye, Pakistan, Iran, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Mesir. Setelah Azerbaijan bergabung, jumlah anggotanya menjadi sembilan negara. Keberagaman lokasi, populasi, serta kekuatan ekonomi anggotanya membuat organisasi ini memiliki ruang yang luas untuk membangun kolaborasi lintas kawasan.
Konflik Global Memerlukan Ruang Dialog yang Lebih Kuat
Mahmood menggambarkan situasi internasional saat ini sebagai periode yang dibayangi konflik di banyak tempat. Ia menyebut terdapat lebih dari 65 konflik yang masih berlangsung di dunia, dengan keterlibatan lebih dari 100 negara secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pihak yang berperang, melainkan juga oleh masyarakat sipil dalam skala besar.
“Saat ini terdapat lebih dari 65 konflik yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Ini berarti lebih dari 100 negara terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kira-kira seperempat penduduk dunia hidup di wilayah konflik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perselisihan tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan kekuatan. Diplomasi yang konsisten, komunikasi antarnegara, dan mediasi yang dipercaya para pihak menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Tema Konferensi Mediasi Istanbul ke-9, “Kemitraan untuk Perdamaian dan Perspektif Baru: Mediasi di Dunia yang Terus Berubah”, dinilai Mahmood relevan dengan keadaan tersebut. Tantangan terhadap keamanan internasional, katanya, terlihat dari bertambahnya penggunaan kekerasan dalam sengketa, pengabaian hukum internasional, serta upaya meragukan peran multilateralisme dan lembaga multilateral.
“Ketika kita melihat bagaimana tantangan terhadap perdamaian dan keamanan muncul, dengan meningkatnya penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan, pengabaian terhadap hukum internasional, serta upaya mendiskreditkan multilateralisme dan lembaga-lembaga multilateral, kita menyadari bahwa sudah saatnya untuk membuka lembaran baru,” kata Mahmood.
Konferensi semacam itu memberi kesempatan bagi pakar, diplomat, dan pemangku kepentingan untuk menilai hambatan dalam proses mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang dapat diterapkan. Bagi negara-negara berkembang, forum dialog memiliki arti penting karena keputusan konflik lintas negara sering membawa dampak langsung terhadap perdagangan, ketahanan pangan, energi, dan mobilitas masyarakat.
Turkiye dan Pentingnya Kepemilikan Regional
Mahmood menyoroti kesediaan Turkiye menjadi tuan rumah forum mediasi internasional. Peran tersebut sejalan dengan posisi strategis negara itu dan keterlibatannya dalam sejumlah upaya diplomatik, termasuk terkait perang Rusia-Ukraina, Black Sea Grain Initiative, serta berbagai konflik di Afrika.
Ia menilai negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan diplomatik perlu menggunakan sumber dayanya untuk mendorong perundingan damai. Mediasi yang efektif membutuhkan keberlanjutan, bukan sekadar pertemuan satu kali, serta kepercayaan dari pihak yang berkonflik.
Dalam pembukaan konferensi, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menekankan tiga unsur utama: dialog yang tulus, mediasi berkelanjutan, dan kepemilikan regional. Mahmood menilai ketiganya dapat menjadi dasar praktis bagi penyelesaian konflik, baik di kawasan sekitar negara-negara D-8 maupun di belahan dunia lain.
“Saya yakin bahwa dengan berfokus pada ketiga prinsip dasar ini, kemajuan yang signifikan dapat dicapai dalam penyelesaian konflik yang sedang berlangsung, baik di kawasan kita maupun di berbagai belahan dunia lainnya,” ujar Mahmood.
Ia juga menyinggung peran Pakistan dalam membantu terwujudnya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat pada awal tahun ini. Turkiye, Mesir, serta negara lain turut memberikan dukungan kuat bagi upaya tersebut. Bagi Mahmood, perkembangan itu menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan dapat mengambil peran nyata ketika diplomasi regional diberi ruang yang memadai.
Pada Jumat, Istanbul juga menjadi tempat pertemuan menteri luar negeri kelompok R4 yang terdiri atas Turkiye, Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi, serta format R4+E3 yang melibatkan Jerman, Inggris, dan Prancis. Kehadiran format dialog baru seperti ini dinilai dapat memperluas jalur komunikasi dan memperkuat upaya diplomasi.
Kerja Sama Ekonomi sebagai Fondasi Ketahanan
Meski perdamaian dan stabilitas menjadi perhatian penting, misi utama D-8 tetap berfokus pada kerja sama serta integrasi ekonomi. Organisasi ini berupaya memperbesar perdagangan antaranggota dan mempererat kemitraan dalam bidang pertanian, industri, transportasi, energi, pariwisata, hingga layanan kesehatan.
Mahmood menyatakan dunia kini menghadapi kecenderungan unilateralisme dan proteksionisme yang semakin kuat. Dalam situasi itu, kerja sama antarnegara D-8 dapat membantu memperkuat rantai pasok dan rantai nilai di antara para anggotanya. Ketahanan ekonomi menjadi relevan bagi stabilitas karena gangguan pasokan, kenaikan biaya perdagangan, atau ketidakpastian energi dapat memperbesar tekanan sosial di banyak negara.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam D-8 membuka ruang untuk terus memperdalam kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang berada di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan sekitarnya. Penguatan perdagangan dan konektivitas dapat berjalan berdampingan dengan agenda dialog damai, sebab kestabilan kawasan merupakan salah satu syarat penting bagi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Mahmood menegaskan kembali bahwa D-8 memiliki peran yang berarti dalam memajukan perdamaian dan stabilitas. Dengan memadukan diplomasi, dialog regional, serta kerja sama ekonomi, kelompok ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih nyata pada dunia yang tengah menghadapi perubahan dan ketidakpastian.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Sekjen?Sekjen is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Sekjen matter?Sekjen matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.