KI DKI kembangkan layanan penyelesaian sengketa informasi
KI DKI Jakarta Perkuat Layanan Sengketa Informasi Secara Elektronik
Beritaturah.com – Komisi Informasi DKI Jakarta terus melakukan pengembangan layanan penyelesaian sengketa informasi berbasis elektronik. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penguatan pengelolaan website melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses penyelesaian sengketa informasi publik di wilayah ibu kota.
Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan perwakilan KI Provinsi Jawa Barat pada hari Senin. Pertemuan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman serta membahas strategi penguatan keterbukaan informasi publik. Fokus utama adalah menghadapi dinamika penyelesaian sengketa informasi yang terjadi di Jakarta.
Langkah Preventif dan Pendekatan Pentahelix
Menurut Luqman, peningkatan pemahaman badan publik terhadap kewajiban pelayanan informasi menjadi kunci penting. Hal ini bertujuan mencegah munculnya sengketa sejak dini. Ia menjelaskan bahwa tanpa aktivasi badan publik dalam melayani permohonan informasi, kasus akan berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa.
"Kalau di hulunya tidak ada aktivasi badan publik dalam melayani permohonan informasi, kasusnya akan sampai ke penyelesaian sengketa informasi," ujar Luqman.
KI DKI Jakarta juga memperkuat langkah preventif melalui berbagai kegiatan. Sosialisasi, coaching clinic, kunjungan ke badan publik dan perguruan tinggi, serta publikasi melalui media menjadi instrumen utama. Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran badan publik serta masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi publik.
Selain itu, KI DKI Jakarta mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix. Pendekatan ini melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan unsur lainnya untuk mendukung tujuan bersama.
Optimalisasi Mediasi dan Literasi Generasi Muda
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menambahkan bahwa langkah preventif merupakan bagian penting dalam menekan potensi sengketa informasi. Ia menekankan bahwa badan publik perlu diberikan pemahaman yang memadai agar persoalan informasi dapat diselesaikan sejak tahap awal.
"Kami mengedepankan langkah preventif dengan memberikan pemahaman kepada badan publik sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Untuk perkara yang memungkinkan, penyelesaian melalui mediasi juga terus dioptimalkan agar lebih efektif," tutur Aang.
Sementara itu, Komisioner KI Jawa Barat Bidang Kelembagaan, Yadi Supriadi, berpendapat senada. Ia menilai penting untuk memperluas literasi keterbukaan informasi publik kepada generasi muda, khususnya mahasiswa dan Generasi Z. Menurut Yadi, perguruan tinggi merupakan ruang strategis untuk memperluas pemahaman generasi muda mengenai keterbukaan informasi publik sekaligus membangun komunikasi dengan kelompok yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KI DKI kembangkan layanan penyelesaian sengketa?KI DKI kembangkan layanan penyelesaian sengketa is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KI DKI kembangkan layanan penyelesaian sengketa matter?KI DKI kembangkan layanan penyelesaian sengketa matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.