Misbakhun ingatkan pemda tertib kelola dan pertanggungjawabkan anggaran
Misbakhun Ingatkan Pemda Tertib Kelola Anggaran Daerah
Beritaturah.com – Kota Pasuruan kembali menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pada hari Senin, sosialisasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun hadir memberikan arahan penting bagi para pengelola anggaran di tingkat daerah. Misbakhun ingatkan pemda tertib kelola dan pertanggungjawabkan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat.
Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Para peserta yang hadir meliputi camat, lurah, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Pasuruan. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengingatkan seluruh pihak agar lebih disiplin dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggaran sebagai Wujud Pelayanan Publik Nyata
Misbakhun menegaskan bahwa anggaran tidak boleh sekadar menjadi angka-angka di atas kertas yang tidak memiliki makna. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa berbagai fasilitas publik seperti jalan yang layak, layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur merupakan bukti konkret dari pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
"Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara," ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Peran Strategis BPK dalam Pengawasan Keuangan
Mantan pejabat tinggi tersebut juga menyoroti fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga konstitusional yang memiliki mandat penting. Menurut Misbakhun, tugas BPK tidak hanya sebatas mencari kesalahan, melainkan juga menjadi alat untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Peran pengawasan ini menjadi kunci dalam memastikan setiap anggaran digunakan dengan tepat sasaran.
"BPK bukan tukang hukum. BPK adalah lembaga yang diberikan mandat konstitusi untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan dengan baik. Karena itu, audit harus kita lihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola," ujarnya.
Detail Teknis dalam Pengadaan dan Proyek Pemerintah
Misbakhun mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap standar teknis harus diterapkan sejak awal proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek pemerintah. Penyelesaian proyek infrastruktur tidak cukup dinilai dari sisi waktu, tetapi juga harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan dan memastikan kualitas pekerjaan.
"Ketebalan aspal, kelas besi, spesifikasi material, semuanya bisa menjadi bagian dari pemeriksaan. Karena itu, jangan menganggap hal-hal kecil tidak penting. Detail kecil dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi temuan besar," katanya.
Transformasi Digital dalam Proses Audit
Perkembangan teknologi informasi turut mengubah cara BPK melakukan pemeriksaan. Misbakhun menjelaskan bahwa audit saat ini tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik, tetapi juga melibatkan server, sistem, dan data elektronik. Cara transaksi dicatat dalam sistem menjadi salah satu aspek penting dalam proses pemeriksaan yang dilakukan.
"Sekarang audit bukan hanya melihat kertas. Server, sistem, data elektronik, dan bagaimana transaksi tercatat dalam sistem juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan," ujarnya.
Mendorong Kepatuhan Sejak Tahap Perencanaan
Misbakhun mendorong para pejabat daerah untuk menerapkan prinsip kepatuhan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, perbaikan tidak perlu dilakukan setelah muncul temuan dari hasil pemeriksaan. Ia juga meminta OPD, BUMD, BLUD, kecamatan, dan kelurahan untuk memperkuat pencatatan serta dokumentasi data keuangan agar lebih terstruktur dan mudah diaudit.
"Jangan sampai kita melihat APBN, APBD atau anggaran lainnya hanya sebagai angka. Di dalam angka itu ada kepentingan rakyat. Ada gaji pegawai, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat," katanya.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa yang dimaksud dengan tertib kelola anggaran daerah? Tertib kelola anggaran daerah merujuk pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Siapa saja yang termasuk dalam kategori pemda? Pemda atau Pemerintah Daerah mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota beserta seluruh perangkatnya termasuk OPD, BUMD, dan BLUD.
Mengapa pertanggungjawaban anggaran penting? Pertanggungjawaban anggaran penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Bagaimana peran BPK dalam pengawasan anggaran? BPK berperan sebagai lembaga konstitusional yang melakukan audit untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.
Pesan yang disampaikan Misbakhun adalah bahwa seluruh siklus keuangan negara harus berjalan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap pengelola anggaran perlu memahami ketentuan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, mengingat penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, dan moral yang harus dipertanggungjawabkan.