MPR dorong evaluasi pelaksanaan konstitusi wujudkan keadilan sosial
Evaluasi Konstitusi Jadi Dorongan Utama MPR di Hari Konstitusi
Beritaturah.com – Setiap tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia menandai peringatan Hari Konstitusi. Pada tahun ini, momentum tersebut dimanfaatkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat untuk menyerukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan pelaksanaan konstitusi, dengan tujuan memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat.
Akar Sejarah: Pengesahan UUD 1945
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lestari menyebut peristiwa itu sebagai tonggak bersejarah yang meletakkan landasan penyelenggaraan negara Indonesia hingga kini.
"Hari Konstitusi tahun ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya fondasi hukum yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat."
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Selasa.
Data Demokrasi yang Mengkhawatirkan
Menurut Lestari, tema HUT Ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", sejalan dengan cita-cita konstitusional. Akan tetapi, implementasi cita-cita itu di lapangan masih diuji oleh tantangan serius.
Ia merujuk laporan Economist Intelligence Unit tahun 2026 yang mencatat penurunan skor Indeks Demokrasi Indonesia selama empat tahun berturut-turut, dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,37 pada 2025. Dengan angka tersebut, Indonesia masih tergolong dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy.
Kecenderungan serupa juga tampak dalam laporan V-Dem Institute yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai otokrasi elektoral, sekaligus mengindikasikan bahwa pemilu belum sepenuhnya berjalan adil dan arena persaingan politik belum setara.
"Ini adalah alarm bagi kita semua. Konstitusi kita menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara dan mengamanatkan keadilan sosial. Namun, data menunjukkan ruang demokrasi kita justru menyempit."
Dorongan Rekonstruksi dan Edukasi Publik
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan II Jawa Tengah, Lestari mendorong agar rekonstruksi desain konstitusi terus dijalankan. Tujuannya memastikan sistem presidensial beserta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) benar-benar berfungsi dalam praktik.
"Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat."
Ia juga mengingatkan urgensi edukasi publik terkait hak dan kewajiban konstitusional, serta pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Semangat Kebangsaan di Tengah Perbedaan
Di akhir pesannya, Lestari menekankan perlunya menjaga semangat kebangsaan di tengah keberagaman dan berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Indonesia berdiri bukan karena kita semua serupa, tetapi karena kita semua sepakat memilih berbagi 'rumah' yang sama. Konstitusi kita adalah jaminan bagi semua anak bangsa untuk hidup rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is MPR dorong evaluasi pelaksanaan konstitusi wujudkan?MPR dorong evaluasi pelaksanaan konstitusi wujudkan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does MPR dorong evaluasi pelaksanaan konstitusi wujudkan matter?MPR dorong evaluasi pelaksanaan konstitusi wujudkan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.