Wakil Gubernur: Keadilan menjadi fondasi keberlanjutan damai Aceh
Keadilan sebagai Pondasi Perdamaian Aceh yang Berkelanjutan
Beritaturah.com – Banda Aceh — Dalam peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21, Wakil Gubernur Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan pentingnya kebijakan berkeadilan sebagai dasar utama bagi perdamaian yang lestari. Ia menekankan bahwa seluruh tantangan yang belum terselesaikan hendaknya dituntaskan melalui pendekatan musyawarah.
Kita meyakini keadilan adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Berbagai persoalan yang masih tersisa perlu diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan saling percaya.
Ungkapan tersebut disampaikan Dek Fadh pada Sabtu di Banda Aceh, dalam rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kegiatan ini mengangkat tema pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lokasi penyelenggaraan berada di Balai Meuseuraya Aceh.
Sejarah MoU Helsinki 2005 dan Warisan Perdamaian
Dek Fadh mengingatkan bahwa dua dekade lebih telah berlalu sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Peristiwa bersejarah tersebut menandai berakhirnya konflik panjang melalui jalur damai.
Kesepakatan ini menjadi ikhtiar luhur untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, dan membuka masa depan Aceh yang lebih baik.
Menurutnya, Aceh kini mengenang perjalanan panjang tersebut dengan menghormati para syuhada serta seluruh pihak yang berperan aktif. Selain itu, momen ini juga menjadi saat untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga dan mewariskan kedamaian kepada generasi penerus.
Selama 21 tahun, masyarakat Aceh telah menikmati ruang yang lebih tenang untuk berkembang. Berbagai sektor mengalami kemajuan, mulai dari pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan sistem demokrasi. Pengalaman Aceh dalam menyelesaikan konflik secara damai telah menarik perhatian internasional sebagai model keberhasilan.
Perdamaian sebagai Proses Berkelanjutan
Dek Fadh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat warisan perdamaian ini. Ia menyebut bahwa kedamaian merupakan sebuah proses yang harus terus diisi dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.
Karena itu, perdamaian harus terus diisi dengan keadilan dan kesejahteraan melalui penguatan reintegrasi, pemberdayaan ekonomi, pemulihan korban konflik, serta pelaksanaan amanat MoU Helsinki dan Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator, serta tim perunding yang terlibat dalam proses Helsinki. Kontribusi mereka diyakini akan selalu menjadi bagian dari catatan sejarah Aceh.
Jasa dan pengabdian mereka akan selalu tercatat dalam sejarah Aceh dan menjadi amal kebajikan bagi generasi mendatang. Atas nama pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Wakil Gubernur?Wakil Gubernur is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Wakil Gubernur matter?Wakil Gubernur matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.