KSP Percepat Pembangunan 30 Kabupaten Tertinggal melalui Main Agenda
Main Agenda menjadi salah satu fokus utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Ia mengungkapkan rencana tindakan yang akan diterapkan pada Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pengembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal, yang diadakan di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada hari Senin. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan 30 kabupaten yang ditetapkan sebagai prioritas, menjawab tantangan struktural yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
Menurut Dudung, meski Indonesia telah meraih kemerdekaan selama 80 tahun, masih banyak warga di daerah terpencil yang menghadapi kesulitan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, serta penerangan. Ia menekankan bahwa keterbatasan layanan kesehatan, misalnya, menyebabkan tingginya angka kematian di kalangan masyarakat. “Main Agenda ini akan menjadi sarana menggerakkan perbaikan daerah tertinggal secara sistematis, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun penguatan kapasitas pemerintahan lokal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa strategi ini dirancang agar dapat diimplementasikan dalam waktu singkat, mengingat kebutuhan masyarakat semakin mendesak.
Partisipasi Kepala Daerah dalam Koordinasi Strategis
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri penting, termasuk Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menggerakkan pembangunan daerah terpencil. Selain itu, empat bupati secara langsung berpartisipasi, yaitu Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu, serta Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom. Sementara 26 kepala daerah lainnya bergabung melalui pertemuan daring, yang memperkuat kerja sama lintas wilayah.
“Dari total 416 kabupaten di Indonesia, 30 kabupaten ini menjadi penyumbang utama desa tertinggal dan sangat tertinggal,” jelas Yandri Susanto. Ia menjelaskan bahwa tantangan utama di wilayah-wilayah tersebut mencakup akses listrik yang terbatas, dengan sekitar 5.000 desa masih gelap gulita. Kondisi ini diiringi dengan keterbatasan sinyal komunikasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai, serta kesulitan memperoleh air bersih. “Dengan Main Agenda, kita ingin memberikan solusi terpadu yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat, baik melalui investasi infrastruktur maupun dukungan kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Yandri menekankan bahwa 30 kabupaten tersebut merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan yang tinggi, sehingga perlu pendekatan khusus. Ia menyebutkan bahwa sekitar 6.000 desa dari 9.300 desa tertinggal di seluruh negeri berada di 30 kabupaten ini. “Dengan memperbaiki daerah-daerah ini, kita dapat mendorong pengembangan daerah lainnya secara lebih cepat dan berkelanjutan,” lanjutnya. Ia juga menyampaikan bahwa Main Agenda ini akan dilengkapi dengan program-program spesifik, seperti peningkatan ketersediaan listrik, pengembangan jaringan komunikasi, dan peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.
Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Main Agenda
Dudung Abdurachman mengatakan bahwa Main Agenda yang dicanangkan akan memastikan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, swasta, serta masyarakat. “Kita tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa strategi ini mencakup koordinasi lintas kementerian, pelibatan organisasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses. Selain itu, pemerintah pusat akan memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar untuk 30 kabupaten tersebut.
Pembangunan daerah tertinggal juga melibatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal. Misalnya, bupati dan kepala desa akan berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memastikan proyek-proyek yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata, serta mengawasi pelaksanaan. “Main Agenda ini menekankan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat, agar semua upaya dapat memberikan dampak nyata,” tambah Yandri Susanto. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat akan menyediakan fasilitas pelatihan dan kapasitas teknis bagi para pemimpin daerah.
Langkah-langkah yang diumumkan dalam Main Agenda juga melibatkan perbaikan sistem pemerintahan lokal. Kementerian PPN akan berperan dalam memastikan alokasi dana yang tepat, sementara Kementerian Desa PDT akan fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat desa. Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa proyek ini akan diukur berdasarkan indikator kinerja yang jelas, seperti peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan digital. “Dengan Main Agenda, kita ingin menjamin bahwa pembangunan daerah tertinggal tidak hanya terlihat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
