ESDM Laporkan Jumlah SPKLU Roda Empat Capai 4.892 Unit Per Mei 2026
Special Plan – Dalam rangka mendukung transisi energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaporkan bahwa jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan bermotor roda empat di Indonesia telah mencapai 4.892 unit hingga Mei 2026. Ini menjadi bukti bahwa program Special Plan yang diinisiasi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil nyata. Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah, menjelaskan bahwa target pertumbuhan SPKLU roda empat hingga 2030 adalah 62.918 unit, yang merupakan langkah strategis untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
Strategi Penguatan Infrastruktur dalam Special Plan
Special Plan mengusung pendekatan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu inisiatif utama dalam rencana ini adalah pembangunan SPKLU di berbagai daerah, yang bertujuan menjawab tantangan transportasi di tengah perubahan iklim. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus meningkatkan jumlah SPKLU, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bali, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia menjadi negara pengguna kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara.
Proyek ENTREV, yang menjadi bagian dari Special Plan, berperan penting dalam percepatan transisi energi. Kolaborasi antara pemerintah dan UNDP Indonesia membantu menyusun strategi yang terukur dan berkelanjutan. Dalam Mid-Term Review (MTR) kuartal pertama 2025, proyek ENTREV menegaskan relevansi kerja sama ini dalam mempercepat pengembangan infrastruktur pengisian listrik. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk calon teknisi di SMK, yang merupakan bagian dari rencana Special Plan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap mengoperasikan sistem energi listrik masa depan.
“Special Plan tidak hanya fokus pada pembangunan SPKLU, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendukung, termasuk pemasangan baterai dan pengelolaan energi terbarukan,” ujar Aretha Aprilia, kepala unit lingkungan UNDP Indonesia. Proyek ENTREV telah mengembangkan model kerja yang berbasis data dan partisipasi masyarakat, sehingga mempercepat adopsi kendaraan listrik di wilayah yang ditentukan sebagai pilot project. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan aksesibilitas SPKLU, termasuk di kota-kota yang belum memiliki infrastruktur pengisian listrik yang memadai.
Perluasan Cakupan dan Dukungan Ekosistem
Dalam beberapa tahun terakhir, Special Plan berhasil mendorong ekspansi SPKLU ke berbagai kota. Proyek ENTREV tidak hanya berfokus pada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, tetapi juga telah berekspansi ke enam kota lain di provinsi-provinsi seperti Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Serang (Banten). Perluasan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelaraskan kebutuhan energi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kementerian ESDM memastikan bahwa Special Plan tetap memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Dengan menambahkan SPKLU di berbagai lokasi, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 100 juta ton per tahun. Selain itu, proyek ini juga mengintegrasikan teknologi baru seperti kota pintar dan perangkat lunak manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Angka 4.892 unit SPKLU per Mei 2026 menjadi awal dari perjalanan panjang menuju visi 62.918 unit pada 2030, yang diharapkan dapat mendukung pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Menurut Ferry Triansyah, pertumbuhan SPKLU yang signifikan dalam Special Plan juga didukung oleh kebijakan regulasi yang lebih konsisten. Kementerian ESDM telah memperketat pengawasan terhadap pemasangan stasiun pengisian dan mengatur tarif pengisian listrik agar lebih kompetitif. Dengan adanya infrastruktur yang terus berkembang, Special Plan diharapkan dapat mendorong masyarakat dan sektor swasta untuk ikut serta dalam inisiatif transisi energi. Tantangan utama saat ini adalah keberlanjutan dana dan koordinasi antar-instansi, yang membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak.
