New Policy: Khofifah Minta Kepala BPKP Jatim Baru Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Akuntabilitas Daerah
New Policy – Dalam New Policy terbaru, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pihak lain guna memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. “Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai Bumi Majapahit, perlu mengutamakan transparansi dan kolaborasi dalam mengelola keuangan dan pembangunan. New Policy ini menjadi titik tolak untuk memastikan semua pihak bekerja bersama secara terpadu,” kata Khofifah saat mengukuhan Kepala BPKP Jawa Timur baru, Hasoloan Manalu, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam. Ia menekankan bahwa sinergi tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola
Keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga eksternal, dinyatakan Khofifah sebagai faktor kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan. “New Policy ini tidak akan berjalan maksimal jika hanya bergantung pada satu pihak. Dengan kebersamaan, kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada serta mencegah penyalahgunaan anggaran,” jelasnya. Khofifah berharap Hasoloan Manalu mampu menjalankan tugas pengawasan dengan lebih konsisten, sehingga menghasilkan data yang akurat dan bisa digunakan sebagai acuan kebijakan.
“Harapan saya, Kepala BPKP Jatim baru bisa bersinergi secara optimal dengan semua lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar New Policy bisa memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akuntabilitas,” tambah Khofifah.
BPKP Berkomitmen Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Hasoloan Manalu mengakui bahwa pengukuhan ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan dirinya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola keuangan Jawa Timur. “New Policy yang dicanangkan gubernur menjadi pedoman bagi kami untuk meningkatkan efektivitas kerja. Kami akan fokus pada sinergi dengan lembaga keuangan, instansi pemerintah, serta masyarakat,” tuturnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut bisa memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa, proyek infrastruktur, dan kebijakan publik lainnya yang berdampak luas.
“Tanpa dukungan dari pemangku kepentingan, kami tidak akan mampu mencapai tujuan New Policy. Sinergi yang kuat akan menjadi jembatan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan,” jelas Hasoloan Manalu.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono menyoroti peran BPKP sebagai mitra strategis dalam mendukung New Policy. “BPKP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain menjadi kunci suksesnya,” katanya. Ia mencontohkan bahwa beberapa isu keuangan besar, seperti alokasi dana desa dan pengawasan proyek pengadaan, membutuhkan partisipasi aktif dari BPKP.
“New Policy ini akan membuka peluang untuk evaluasi yang lebih terstruktur. Kami berharap BPKP bisa memberikan masukan yang objektif dan berkelanjutan,” tambah Adhy Karyono.
Sebagai bagian dari New Policy, Khofifah juga menegaskan komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi kepada publik. “Transparansi informasi adalah bagian dari akuntabilitas daerah. Dengan sinergi yang baik, BPKP bisa membantu pemerintah memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait penggunaan dana dan kebijakan,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan New Policy tidak hanya diukur dari hasil kerja BPKP, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi tata kelola keuangan.
