Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Tetap Dorong Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai subjek utama pembangunan daerah dan nasional. Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan, pemberdayaan, serta pemajuan perempuan Jawa Timur untuk menciptakan peran optimal dalam berbagai sektor. Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah di Surabaya pada hari Minggu, 28 Desember, menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh perempuan dalam kontribusi terhadap pembangunan.

Menurut Khofifah, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 42,08 juta jiwa dengan proporsi perempuan sebesar 50,17 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kekuatan demografi yang signifikan, sekaligus membawa tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus memprioritaskan peran perempuan untuk memastikan setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Kemajuan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur. Pada tahun 2024, IPG provinsi mencapai 93,05, melebihi rata-rata nasional yang berada di angka 92,46. Capaian ini mengindikasikan perbaikan kualitas hidup perempuan di berbagai dimensi pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender Jawa Timur turun menjadi 0,347 dari 0,423 pada tahun 2023. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,421, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi disparitas akses sumber daya dan peluang antara laki-laki dan perempuan.

Partisipasi Perempuan dalam Ranah Publik

Keterwakilan perempuan di legislatif Jawa Timur mencapai 20 persen, menunjukkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya suara perempuan dalam pembuatan kebijakan. Di sektor ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mencapai 60,64 persen, membuktikan kontribusi aktif mereka terhadap perekonomian daerah.

Tantangan yang Masih Ada

Meski ada kemajuan, tantangan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan anak, serta stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan serta pemberdayaan perempuan melalui berbagai inisiatif strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan perempuan.