Iran Siapkan RUU Pungutan dan Larangan Kapal di Selat Hormuz
Special Plan menjadi fokus utama Parlemen Iran dalam upaya memperkuat kontrol atas jalur pelayaran kritis yang berperan dalam distribusi energi global. RUU ini mengatur pungutan untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz serta larangan bagi kapal dari negara-negara yang dikenal mendukung sanksi terhadap Iran, seperti Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pendapatan tambahan kepada Iran sambil menegakkan kebijakan luar negerinya. Menurut sumber terpercaya, RUU tersebut telah memasuki tahap final penyusunan dan akan dibahas dalam sidang paripurna parlemen sebelum diserahkan kepada Dewan Wali untuk persetujuan resmi. Dengan Special Plan, Iran berusaha menegaskan posisinya sebagai pihak yang berkuasa dalam perairan strategis tersebut, terutama setelah beberapa tahun terakhir melihat ketegangan geopolitik yang semakin tinggi.
Persiapan RUU oleh Parlemen Iran
Rancangan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh serangkaian insiden yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk serangan gabungan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Setelah gencatan senjata tercapai pada 8 April melalui mediasi Pakistan, pemerintah Iran memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan Special Plan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, yang dipimpin oleh Ebrahim Azizi, telah menyetujui rancangan awal RUU dan memberikan penjelasan bahwa ini bukan hanya tindakan defensif tetapi juga inisiatif perekonomian. RUU ini mencakup peraturan terkait tarif untuk kapal yang melewati Selat Hormuz, yang dianggap sebagai jalur vital bagi ekspor minyak Iran.
“RUU terkait Special Plan telah siap untuk dibahas,” jelas Ebrahim Azizi.
Menurut laporan dari kantor berita Fars, RUU ini mencakup beberapa aturan penting, seperti pengenaan biaya sesuai dengan kapasitas muatan kapal dan larangan bagi kapal yang terlibat dalam operasi militer terhadap Iran. Selain itu, RUU juga memperkuat pengawasan atas kegiatan pelayaran melalui pembentukan mekanisme pengumpulan data dan pelacakan aktivitas kapal. Dengan Special Plan, Iran berharap bisa mengurangi ketergantungan pada sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan oleh negara-negara Barat, sekaligus meningkatkan pendapatan dari sumber daya maritim. Kebijakan ini menegaskan kembali dominasi Iran dalam mengelola kebijakan pelayaran di wilayah strategis tersebut.
Kebank sentral Iran
Untuk mendukung penerapan Special Plan, Bank Sentral Iran telah mengambil langkah-langkah konkret. Mereka membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar AS, dan euro, yang akan digunakan untuk menerima pembayaran tarif pelayaran di Selat Hormuz. Tindakan ini memberikan fleksibilitas kepada Iran dalam menentukan alur pembayaran, terutama mengingat sanksi yang melarang penggunaan dolar AS dalam transaksi dengan negara-negara tertentu. Dengan Special Plan, Iran juga berusaha memperkuat kebijakan perekonomian secara mandiri, mengingat wilayah Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi 20% dari minyak mentah dunia yang dikirim ke luar negeri setiap hari.
Bank Sentral Iran menegaskan bahwa rekening ini akan digunakan untuk memastikan transaksi berjalan lancar tanpa hambatan dari kebijakan sanksi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran telah merancang strategi ekonomi yang selaras dengan Special Plan, yang tidak hanya fokus pada pendapatan tetapi juga pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan dukungan dari lembaga keuangan, RUU ini diharapkan bisa diimplementasikan secara efektif, sehingga mengurangi risiko penghalangan akses ke Selat Hormuz yang selama ini menjadi perdebatan internasional.
Latar Belakang Konflik
Kebijakan Special Plan tidak terlepas dari sejarah konflik yang terjadi di Selat Hormuz. Sejak tahun 2020, wilayah ini sering menjadi sasaran operasi militer dan kebijakan sanksi yang diterapkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel. Serangan gabungan pada 28 Februari lalu menjadi momen krusial yang memicu perubahan strategi Iran dalam mengelola pelayaran. Meski gencatan senjata berhasil tercapai pada 8 April, AS tetap mempertahankan blokade terhadap jalur pelayaran Iran, yang menyebabkan peningkatan ketegangan di kawasan tersebut.
Di tengah situasi ini, Special Plan dianggap sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menegaskan dominasi Iran atas wilayah pelayaran. RUU ini mencakup peraturan yang akan diterapkan mulai bulan depan, dengan penegakan larangan kapal dari negara-negara yang tergabung dalam kebijakan sanksi. Langkah ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya ingin memperkuat keamanan tetapi juga mengubah dinamika ekonomi dalam wilayah strategis yang menjadi pusat perhatian global.
Detail RUU dalam Special Plan
Rancangan undang-undang ini melibatkan beberapa perubahan penting dalam sistem tarif dan pengawasan pelayaran. Selain pungutan untuk kapal yang melewati Selat Hormuz, RUU juga mencakup aturan terkait pembatasan akses bagi kapal yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan Iran. Mekanisme ini akan berlaku untuk semua kapal, baik yang berasal dari negara-negara anggota OPEC maupun dari negara-negara non-OPEC. Special Plan juga mencakup insentif untuk kapal yang bekerja sama dengan Iran, seperti pengurangan tarif bagi kapal yang mematuhi kebijakan luar negeri pemerintah.
Menurut sumber dari parlemen, RUU ini dirancang untuk menghindari kekacauan yang sering terjadi akibat tindakan blokade oleh negara-negara Barat. Pungutan akan diterapkan berdasarkan kapasitas bahan bakar atau muatan kapal, sehingga memastikan adil dan transparan. Dengan Special Plan, Iran berharap bisa menyeimbangkan antara pendapatan ekonomi dan keamanan geopolitik. RUU ini juga akan mencakup perjanjian internasional untuk menegaskan posisi Iran dalam perairan tersebut.
Respons Internasional terhadap Special Plan
RUU Special Plan telah menarik perhatian negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Beberapa negara mengapresiasi upaya Iran untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan keamanan wilayahnya, sementara lainnya mengkhawatirkan dampak negatif terhadap perdagangan global. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Irak, yang juga bergantung pada jalur pelayaran Selat Hormuz, menyatakan dukungan terhadap RUU ini, karena dianggap sebagai langkah untuk menegakkan keadilan dalam penggunaan sumber daya maritim.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel mengkritik RUU Special Plan karena dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan sanksi yang sudah dijalankan. Mereka menilai bahwa larangan terhadap kapal mereka bisa memicu kekacauan di Selat Hormuz dan mengganggu alur pasokan energi global. Meski demikian, Iran tetap berpegang pada prinsipnya bahwa Special Plan adalah bagian dari upaya menegakkan keku
