Kadin Yakin Kerja Sama RI-Filipina Soal Mineral Perkuat Rantai Pasok
New Policy – Terobosan baru dalam kebijakan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Filipina kini semakin menarik perhatian. Kadin Indonesia menilai kerja sama kritis di sektor mineral menjadi kunci untuk memperkuat kestabilan rantai pasok di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai New Policy, dirancang untuk mempercepat integrasi industri hilirisasi logam nikel antar kedua negara, yang memiliki potensi besar mengubah dinamika ekonomi regional.
Strategic Collaboration in the Nickel Sector
Dalam forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable yang diadakan di Cebu, Filipina, Kadin Indonesia dan Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) sepakat memperkuat kerja sama industri mineral. Presiden Kadin RI, Bernardino Moningka Vega, menekankan bahwa New Policy ini bertujuan menciptakan kerangka kerja sama yang lebih terstruktur, dengan fokus pada pembangunan rantai nilai industri dan bukan hanya perdagangan komoditas. “Sejalan dengan tema ASEAN Filipina tahun ini, ‘Navigating Our Future, Together’, forum ini menetapkan arah kerja sama bilateral serta mendorong persiapan kawasan ASEAN menghadapi dinamika geoekonomi saat ini,” papar Vega.
Salah satu inisiatif utama dari New Policy adalah pengembangan Nickel Corridor, yang mencakup pertukaran data, dialog kebijakan, promosi investasi, serta penguatan metode ESG. Kadin Indonesia menyoroti pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan pasokan bahan baku industri yang stabil. Data USGS menunjukkan bahwa produksi nikel Indonesia dan Filipina secara bersama-sama mencapai 73,6 persen dari total global, dengan cadangan terbesar berada di Indonesia (62 juta ton) dibanding Filipina (4,8 juta ton).
Economic Implications of the New Policy
Kerja sama New Policy ini diharapkan memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kedua negara. Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia, menargetkan produksi 2,6 juta ton pada 2025, sedangkan Filipina menghasilkan sekitar 270 ribu ton. Dengan adanya kerja sama, pengelolaan sumber daya mineral bisa lebih efisien, meminimalkan ketergantungan pada pasar internasional. Selain itu, forum juga melahirkan kesepakatan kolaborasi teknologi pertanian, perjanjian aviasi senilai hingga 80 juta dolar AS, serta proyek pengembangan fasilitas pemrosesan nikel di Filipina yang akan mulai beroperasi pada Juni 2026.
Proyek tersebut diperkirakan akan menyuplai nikel minimal 200 ribu ton per bulan, menjamin kebutuhan industri baterai dan kendaraan listrik. Ferdinand Ferrer, Presiden PCCI, menegaskan bahwa New Policy ini menjadi dasar untuk membangun hubungan industri mineral kritis yang lebih terintegrasi. “ASEAN akan semakin kuat jika bersatu sebagai satu kesatuan. Intinya adalah hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Filipina, dengan populasi sekitar 400 juta jiwa,” tutur Ferrer.
Kerja sama antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) juga menjadi perhatian utama. Kedua asosiasi berkomitmen mengembangkan kebijakan bersama untuk meningkatkan daya saing industri. Ini termasuk penguatan SDM, standarisasi prosedur produksi, dan optimalisasi kebijakan lingkungan. Kadin mengapresiasi langkah Filipina yang ingin meningkatkan nilai tambah melalui regionalisasi, sehingga menambah ketergantungan pada pasar global.
Strategi New Policy ini juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi ke arah industrialisasi. Dengan pasokan nikel yang terjamin, industri hilirisasi bisa berkembang lebih cepat, mengurangi defisit bahan baku dan meningkatkan ekspor nilai tambah. Selain itu, kerja sama ini memberikan peluang bagi investor asing untuk mengakses pasar Asia Tenggara dengan lebih mudah, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kawasan ASEAN.
