DPR Serap Aspirasi Disabilitas dan Lansia di Magetan
Key Discussion: Dalam rangkaian kegiatan reses, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VII, Novita Hardini, aktif mengumpulkan masukan dari warga penyandang disabilitas dan lansia di Desa Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Acara ini menjadi bagian dari upaya menyampaikan kebutuhan masyarakat rentan kepada pemerintah pusat, agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpijak pada kesejahteraan rakyat kecil. Aspirasi yang diberikan selama Key Discussion mencakup berbagai aspek, termasuk aksesibilitas infrastruktur dan dukungan ekonomi.
Tindakan Konkret Anggota DPR
Dalam sesi Key Discussion, Novita Hardini berdiskusi dengan warga penyandang disabilitas dan lansia, termasuk seorang perempuan bernama Trisna yang mengeluhkan sulitnya mengakses alat bantu kesehatan. Trisna mengungkapkan kebutuhan akan kursi roda untuk ibunya setelah menjalani operasi amputasi kaki. Ia menyatakan, kehadiran pemerintah di lingkungan warga, seperti gang dan rumah, sangat penting agar hak-hak mereka terpenuhi. Novita menegaskan, masukan tersebut akan menjadi bahan perencanaan kebijakan di tingkat nasional.
“Kehadiran negara di setiap sudut lingkungan masyarakat disabilitas dan lansia harus menjadi prioritas, termasuk dalam Key Discussion ini. Kita perlu memastikan alat bantu kesehatan bisa diakses secara mudah dan terjangkau,” ujar Novita.
Usulan untuk memperluas peluang kerja inklusif juga muncul sebagai fokus utama dalam Key Discussion. Anggota DPR tersebut menyebutkan, UMKM kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok rentan. Selain itu, ia menyoroti perlunya penguatan program bantuan sosial agar masyarakat yang kurang mampu tetap terlayani meski di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Isu Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam Key Discussion, warga lansia dan penyandang disabilitas juga menyampaikan keluhan terkait tekanan ekonomi akibat inflasi. Salah satu peserta, Tatik, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus memperhatikan dampaknya terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, rakyat kecil tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga kepastian pengelolaan anggaran yang transparan.
“Setiap keputusan pemerintah harus diukur dari dampaknya pada kehidupan kami. Kami butuh pangan dan kebutuhan pokok terpenuhi, tidak hanya sekadar simbolisasi Key Discussion,” tambah Tatik.
Novita menegaskan, aspirasi dari warga akan dijadikan bahan untuk diskusi lebih lanjut di tingkat DPR. Ia juga berharap kebijakan ekonomi bisa lebih terarah, termasuk dalam pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan lansia. Dalam Key Discussion ini, hadirnya anggota DPR di tengah masyarakat menjadi bukti komitmen untuk mengakomodasi kelompok rentan.
Peran DPR dalam Perbaikan Kesejahteraan
Acara reses di Desa Ngariboyo juga menjadi kesempatan untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Novita Hardini menegaskan, pemerintah daerah dan pusat perlu terus berkoordinasi agar kebijakan yang diusulkan dalam Key Discussion dapat terealisasi. Ia mengatakan, keterlibatan langsung anggota DPR dengan warga adalah langkah penting untuk memastikan kebutuhan mereka tidak terabaikan.
“Key Discussion ini bukan sekadar formalitas. Kami harus mendengarkan langsung suara warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif,” tutur Novita.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret, seperti pemberian bantuan sembako dan peningkatan aksesibilitas, akan menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan di masa mendatang. Ia menambahkan, pelibatan masyarakat rentan dalam Key Discussion akan memperkuat keberpihakan pemerintah pada kelompok yang rentan.
Strategi untuk Meningkatkan Kemandirian
Dalam Key Discussion, aspirasi warga di Magetan juga menyentuh isu penguatan ekonomi melalui kebijakan kreatif. Novita Hardini mengusulkan perluasan program bantuan ekonomi bagi lansia dan penyandang disabilitas, termasuk pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Ia menekankan, kebijakan inklusif ini akan membantu warga meraih peluang ekonomi yang lebih luas.
“Dengan Key Discussion, kami berharap muncul kebijakan yang benar-benar membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Program seperti pelatihan usaha mikro harus dijalankan secara rutin, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sementara,” papar Novita.
Novita juga menyebutkan pentingnya kolaborasi antara DPR dengan lembaga nirlaba dan organisasi masyarakat untuk memastikan kebutuhan disabilitas dan lansia terpenuhi. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan inklusif, agar rakyat kecil tidak terabaikan dalam pengambilan keputusan nasional.
