Main Agenda: Kemenkeu Tegaskan PFII sebagai Strategi Meningkatkan Investasi Asing Jangka Panjang
Beritaturah.com – Jakarta, Senin – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan bahwa Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan bagian dari strategi utama pemerintah untuk menarik dan mempertahankan investasi asing dalam jangka panjang. Dalam wawancara setelah menghadiri rapat kerja antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Herman Saheruddin menjelaskan bahwa PFII akan menjadi pusat keuangan global yang mampu menarik minat investor asing untuk berinvestasi secara berkelanjutan dan stabil.
“PFII dirancang agar investor asing merasa nyaman berinvestasi di Indonesia, sehingga tidak mudah keluar saat kondisi ekonomi terganggu,” kata Herman. Ia menambahkan bahwa keberadaan PFII akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka menyasar pasar keuangan internasional.
Kemenkeu menjelaskan bahwa investasi asing, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), selama ini cenderung bersifat sementara karena tergantung pada fluktuasi pasar. Namun, PFII bertujuan mengubah pola ini dengan menawarkan fasilitas dan regulasi yang lebih mendukung untuk kegiatan bisnis jangka panjang. “Dengan PFII, investor asing akan lebih tertarik berinvestasi di sektor-sektor produktif seperti teknologi, energi, dan infrastruktur,” ujar Herman.
Kebutuhan Sektor Keuangan yang Lebih Matang
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengembangan sektor keuangan yang lebih dalam adalah prioritas utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa PFII bukan hanya menjadi pusat pembiayaan, tetapi juga diharapkan mendorong integrasi sistem keuangan Indonesia dengan global. “PFII akan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui akses modal yang lebih cepat dan biaya operasional yang terjangkau,” tambah Purbaya.
Menurut data Kemenkeu, sektor keuangan Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih pesat, pemerintah membutuhkan kebijakan yang mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar dan berkelanjutan. PFII dianggap sebagai jawaban strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Langkah Selanjutnya dalam Proses Legislasi
Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan proses Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. RUU ini akan diproses lebih lanjut guna disahkan menjadi undang-undang melalui Pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada Selasa (21/7). Keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) melakukan berbagai rapat kerja bersama pihak-pihak terkait sejak awal Juli, termasuk dengan kementerian terkait dan lembaga internasional.
Pembentukan PFII diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor keuangan. Herman menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik. “Main Agenda ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan keuangan Indonesia dengan kebutuhan dunia global,” jelasnya.
Kemenkeu juga menyoroti peran PFII dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menyediakan fasilitas seperti insentif pajak, kemudahan pengurusan perizinan, dan akses ke infrastruktur finansial, PFII diharapkan mampu menjadi magnet bagi investasi asing. Hal ini diperlukan untuk menutupi kebutuhan investasi dalam sektor riil yang terus meningkat, terutama dalam bidang teknologi dan energi terbarukan.
Adapun proses legislasi RUU PFII, Kemenkeu memastikan bahwa semua aspek kebijakan telah dipertimbangkan secara matang. Herman menyatakan bahwa RUU ini akan menjadi bagian dari Main Agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “PFII tidak hanya menarik modal, tetapi juga menciptakan stabilitas jangka panjang,” tambahnya.
