Kementerian ATR lakukan transformasi layanan pertanahan terintegrasi

Pertanahan Terintegrasi Beritaturah.com – Jakarta — Kementerian ATR lakukan transformasi layanan pertanahan secara komprehensif untuk meningkatkan

Kementerian ATR Lakukan Transformasi Layanan Pertanahan Terintegrasi

Beritaturah.com – Jakarta — Kementerian ATR lakukan transformasi layanan pertanahan secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Transformasi ini merupakan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang terpadu dan efisien. Melalui pendekatan holistik, transformasi ini mencakup seluruh aspek layanan dari tahap awal hingga penyelesaian akhir, dengan memberikan kepastian mengenai waktu, biaya, persyaratan, serta status akhir layanan kepada masyarakat.

Visi dan Misi Transformasi Layanan

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring di Jakarta pada hari Selasa, Sekjen menyampaikan bahwa aspek terpenting dalam transformasi ini adalah kualitas hasil, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Dalu Agung Darmawan dengan tegas.

Implementasi dan Arah Kebijakan

Dalam kerangka Kementerian ATR lakukan transformasi layanan pertanahan, seluruh jajaran diminta menyusun program serta anggaran yang mendukung perubahan mendasar ini. Program-program yang dirancang harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi ini diwujudkan melalui layanan terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu yang jelas kepada setiap pemohon layanan.

Upaya tersebut juga mencakup penuntasan tunggakan yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan pertanahan. Selain itu, terdapat penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan berintegritas. Peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan menjadi fokus utama, bersamaan dengan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial juga menjadi bagian integral untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data.

“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Untuk mendukung transformasi tersebut, peningkatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama. Penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas tata kelola, dan manajemen risiko menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja juga menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekjen ATR/BPN juga ingin penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mengacu pada target yang jelas, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang terukur, akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Arahan kepada Pejabat Pimpinan

Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti rapat secara daring, Dalu Agung Darmawan menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran. Arahan ini bertujuan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat Indonesia.