Pemanfaatan AI dinilai dukung pengadaan barang-jasa yang transparan
Table of Contents
Kerjasama RMIT dan BINUS Memperkuat Pengadaan Berbasis AI di Indonesia
Beritaturah.com – Pemanfaatan AI dinilai dukung pengadaan barang-jasa yang lebih transparan di Indonesia. Kolaborasi antara RMIT University Australia dan BINUS University membuka jalan menuju sistem pengadaan yang lebih terbuka dan akuntabel. Kedua institusi pendidikan ini bekerja sama mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam proses pengadaan barang dan jasa guna menciptakan keberlanjutan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indeks SPDI sebagai Alat Ukur Transparansi
Salah satu hasil nyata dari kerja sama ini adalah pengembangan Sustainable Procurement Disclosure Index atau SPDI. Indeks yang dirumuskan oleh para peneliti RMIT ini berfungsi untuk menilai tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengkomunikasikan praktik pengadaan berkelanjutan mereka. Kerangka kerja SPDI mengadopsi indikator-indikator yang selaras dengan standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI).
BINUS berperan penting sebagai mitra strategis RMIT dalam menyebarkan penerapan indeks ini ke wilayah Asia-Pasifik. Bersama rekan-rekan universitas dari berbagai negara, perguruan tinggi tersebut menyusun evaluasi SPDI khusus untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Evaluasi ini membantu organisasi memahami posisi mereka dalam praktik pengadaan berkelanjutan.
Peran AI dalam Evaluasi Pengadaan
Menurut RMIT, teknologi AI mampu mempercepat proses analisis dan evaluasi data keberlanjutan secara signifikan. Namun demikian, implementasi teknologi ini tidak menghilangkan peran manusia. Pengawasan oleh manusia tetap diperlukan agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kombinasi antara analisis mesin dan penilaian manusia menghasilkan hasil yang lebih komprehensif.
Pada tahun 2026, kolaborasi ini menghasilkan dataset komparatif yang membandingkan penilaian manusia versus AI terhadap praktik pengadaan berkelanjutan sebanyak 99 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Evaluasi menggunakan 33 indikator SPDI yang mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, lingkungan, sosial, serta ekonomi. Hasil ini memberikan gambaran jelas tentang efektivitas AI dalam mendukung pengadaan.
Skala Pengadaan Pemerintah yang Strategis
Tantia Dian Permata Indah, Direktur RMIT Indonesia, menekankan bahwa pengadaan harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong transisi keberlanjutan nasional. Ia menjelaskan bahwa ketika belanja pengadaan pemerintah melampaui seribu triliun rupiah, fungsi ini tidak lagi sekadar urusan administratif biasa.
“Keberlanjutan menjadi nyata melalui keputusan sehari-hari: apa yang dibeli organisasi, dengan siapa mereka bekerja, standar apa yang harus dipenuhi vendor, dan bagaimana kinerjanya diukur,” ujarnya.
Berdasarkan agregasi data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total rencana umum pengadaan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025 mencapai Rp1.193,6 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar pengadaan dalam mendorong ekonomi yang lebih hijau dan inklusif. Dengan skala yang begitu masif, setiap keputusan mengenai barang dan jasa yang dibeli, pemilihan vendor, serta penerapan standar dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional, masyarakat, dan lingkungan hidup.
Dampak bagi UMKM dan Ekosistem Bisnis
Indonesia mencatatkan lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto mencapai lebih dari 60 persen, sementara penyerapan tenaga kerja hampir menyentuh angka 97 persen. Oleh karena itu, perubahan dalam praktik pengadaan akan memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan.
RMIT berkomitmen membantu berbagai lembaga di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan pengadaan menjadi lebih transparan dan berkelanjutan. Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat penting agar kerangka keberlanjutan global dapat diterapkan sesuai dengan kondisi spesifik Indonesia.
“Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik pengadaan yang nyata dan terukur,” ujarnya.
Frequently Asked Questions
Apa itu SPDI dan bagaimana hubungannya dengan AI?
SPDI atau Sustainable Procurement Disclosure Index adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh RMIT untuk menilai keterbukaan perusahaan dalam praktik pengadaan berkelanjutan. AI berperan dalam mempercepat analisis data SPDI dan memberikan evaluasi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional.
Berapa nilai total pengadaan pemerintah Indonesia tahun 2025?
Berdasarkan data LKPP, total rencana umum pengadaan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025 mencapai Rp1.193,6 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong ekonomi hijau.
Bagaimana AI membantu UMKM dalam pengadaan?
AI membantu UMKM dengan memberikan evaluasi yang lebih transparan terhadap praktik pengadaan. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memahami standar yang harus dipenuhi dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar pengadaan.
Apa peran BINUS dalam kolaborasi ini?
BINUS berperan sebagai mitra strategis RMIT dalam menyebarkan penerapan indeks SPDI ke wilayah Asia-Pasifik. BINUS juga membantu menerapkan kerangka keberlanjutan global sesuai dengan kondisi spesifik Indonesia.
