Komisi X: Program perbaikan sekolah harus sentuh kebutuhan dasar siswa

Komisi X Tekankan Program Perbaikan Sekolah Harus Melayani Kebutuhan Dasar Murid

Beritaturah.com – Jakarta – Hetifah Sjaifudian, selaku Ketua Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa upaya revitalisasi sekolah hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek fisik, melainkan juga harus menjawab kebutuhan fundamental para peserta didik. Lingkungan belajar yang tercipta harus memenuhi kriteria aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh siswa.

Menurutnya, pelaksanaan renovasi perlu mengacu pada standar yang telah ditetapkan secara jelas. Proses ini tidak boleh berhenti sebatas perbaikan ruang kelas atau penguatan struktur bangunan semata.

“Program renovasi sekolah ini perlu dilaksanakan dengan standar yang jelas dan tidak berhenti pada perbaikan ruang kelas atau struktur bangunan,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Komitmen Presiden Prabowo untuk Renovasi Nasional

Hetifah memberikan apresiasi tinggi terhadap tekad Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan renovasi dan revitalisasi sekolah secara masif di seluruh nusantara. Program ini, menurutnya, memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan gedung.

Inti dari program tersebut adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan tempat belajar yang layak, sehat, dan mampu mendukung terciptanya pembelajaran berkualitas. Percepatan perbaikan sarana prasarana menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pendidikan yang masih dirasakan di banyak wilayah.

Khususnya, Hetifah menyoroti pentingnya menjangkau daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu fasilitas krusial yang sering terabaikan adalah toilet sekolah. Menurutnya, kondisi toilet yang bersih, sehat, dan memadai merupakan komponen vital dalam ekosistem pendidikan, namun masih menjadi masalah di berbagai sekolah.

Integrasi Fasilitas Fisik dan Teknologi Pembelajaran

Perbaikan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Bangunan yang telah direnovasi perlu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memungkinkan guru dan siswa memanfaatkan sumber belajar secara maksimal.

Dalam hal ini, Hetifah menyambut baik kebijakan pemerintah untuk memperluas penggunaan interactive flat panel (IFP) atau layar pintar digital di sekolah-sekolah. Pemerintah menargetkan distribusi satu unit IFP ke setiap sekolah pada tahun 2025, dengan rencana penambahan minimal tiga unit per sekolah menjelang akhir 2026.

“Penambahan layar digital ini merupakan langkah positif karena revitalisasi sekolah harus sekaligus mempersiapkan ruang belajar yang sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya.

Pemerataan akses teknologi menjadi prioritas, baik bagi siswa di perkotaan maupun di daerah terpencil. Namun, penyediaan perangkat digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru, ketersediaan listrik, konektivitas internet, serta pendampingan teknis.

“Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis,” katanya.

Target 2029 dan Peran Pengawasan Komisi X

Hetifah menilai target penyelesaian renovasi seluruh sekolah pada tahun 2029 sebagai ambisi besar yang memerlukan perencanaan matang, penganggaran yang solid, serta pengawasan ketat. Pemerintah harus menjamin kesinambungan program antar tahun demi tercapainya target tersebut tanpa mengorbankan kualitas.

“Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Ia menambahkan peringatan agar pemerintah tidak tergiur mengejar kuantitas hingga mengabaikan kualitas. Pemetaan kebutuhan yang akurat sangat penting agar anggaran dialokasikan kepada sekolah yang paling membutuhkan, khususnya yang mengalami kerusakan berat, keterbatasan sanitasi, dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai.

Bagi Hetifah, revitalisasi sekolah adalah upaya membangun ekosistem pendidikan secara holistik, bukan sekadar proyek konstruksi. Ia menyebutkan bahwa ruang belajar layak, toilet sehat, guru kompeten, perangkat memadai, konektivitas baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak harus berjalan beriringan.

“Kita membutuhkan ruang belajar yang layak, toilet yang sehat, guru yang kompeten, perangkat pembelajaran yang memadai, konektivitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Semua ini harus berjalan bersama,” tegasnya.

Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program renovasi melalui tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hetifah berharap komitmen Presiden dapat diterjemahkan menjadi kebijakan terukur yang manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat luas.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang DPR RI serta penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8). Pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada program ini sebagai bagian dari visi pembangunan pendidikan nasional.