RAPBN 2027: Jaga ketahanan pangan, nyalakan kemandirian energi

RAPBN 2027: Menyalakan Kemandirian Energi, Menjaga Ketahanan Pangan

Beritaturah.com – Angka-angka triliunan rupiah yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melampaui sekadar perhitungan fiskal konvensional. Nilai-nilai tersebut merefleksikan visi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat melalui berbagai program prioritas. Dalam pidato Nota Keuangan yang disampaikan pada Jumat (14/8), Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.426,0 triliun. Target pertumbuhan ekonomi juga ditetapkan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,”

Kutipan tersebut tertuang dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Seluruh anggaran diarahkan untuk mengimplementasikan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Cakupan program ini meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Selain itu, terdapat juga penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.

Ketahanan Pangan sebagai Garis Depan Pertahanan Nasional

Dua poin utama yang menjadi fokus adalah penguatan ketahanan pangan dan kemandirian energi. Bagi Indonesia yang merupakan negara agraris, pangan memiliki makna lebih dari sekadar komoditas perdagangan. Hal ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Program swasembada pangan terus digaungkan oleh Prabowo dalam hampir setiap kesempatan berpidato.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan dana ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 2,3 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang mencapai Rp190,9 triliun. Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas pangan melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare. Pemerintah juga mencetak sawah baru seluas 100.000 hektare dan mengoptimalkan lahan pertanian seluas 200.000 hektare.

Bantuan alat dan mesin pertanian prapanen untuk subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit juga menjadi bagian dari alokasi tersebut. Revitalisasi lahan garam seluas 616 hektare, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektare, serta pembangunan 14 bendungan yang masih dalam tahap pengerjaan turut mendapat perhatian. Fasilitas bagi 400 kampung nelayan juga ditingkatkan.

Bantuan pangan untuk pengendalian kerawanan pangan diberikan kepada 5.000 orang. Gerakan pangan murah juga dilaksanakan bagi 38 kelompok masyarakat. Besarnya anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat produksi pangan domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan. Kedelapan komoditas tersebut adalah beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Namun, beberapa komoditas masih belum mencapai swasembada, antara lain bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau.

Diplomasi Ekonomi dan Kemandirian Energi

Capaian di sektor pangan dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional. Andrea Azzqy, pengamat hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 serta swasembada pangan menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi.

“Capaian ini memperkuat posisi tawar RI dalam negosiasi dagang dengan negara besar, terutama di tengah ketegangan global akibat kebijakan tarif AS,”

Menurut Andrea, narasi kemandirian pangan dan energi dapat diproyeksikan sebagai instrumen diplomasi kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjaga stabilitas domestik dan berkontribusi terhadap ketahanan regional. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk membuktikan bahwa capaian tersebut mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional secara berkelanjutan.

Kemandirian ekonomi juga dinilai dapat memberikan legitimasi tambahan bagi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang mandiri di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini terutama relevan dalam forum-forum seperti ASEAN, BRICS, dan IORA.

Selain pangan, kemandirian energi juga menjadi salah satu prioritas dalam RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung paradoks kebergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi tantangan.