KPK jelaskan alasan pemanggilan pegawai PT Adaro Andalan Indonesia
Table of Contents
KPK Uraikan Dasar Pemanggilan Saksi dari PT Adaro Andalan Indonesia
Beritaturah.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai berinisial J dari PT Adaro Andalan Indonesia untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Rabu (19/8). Sebelumnya, J tercatat pernah mengabdi di PT Adaro Energy Indonesia atau PT Alamtri Resources Indonesia.
Alasan Pemanggilan Terkait Pengembangan OTT
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap J dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah pemberian kepada pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengembangan perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
“Untuk saksi J, memang untuk dikonfirmasi terkait pemberian-pemberian kepada pemeriksa pajak terkait pengembangan dari tertangkap tangan KPP Banjarmasin.”
Taufik menambahkan bahwa keterlibatan J dalam proses pemeriksaan ini didasarkan pada fakta bahwa saksi tersebut menangani urusan perpajakan bagi beberapa perusahaan yang terkonfirmasi terkait dengan perkara.
“Karena memang beberapa perusahaan-perusahaan juga terkonfirmasi diurus oleh saksi J.”
Belum Bisa Rinci Detail Penyidikan
Menurut Taufik, informasi terperinci mengenai arah penyidikan belum dapat diungkapkan kepada publik. Ia menegaskan bahwa penjelasan lengkap baru akan disampaikan setelah seluruh fakta terkunci.
“Tentunya ketika sudah lengkap, dan kami sudah mengunci untuk fakta-faktanya, maka akan disampaikan ke teman-teman dan publik.”
Latar Belakang Kasus Korupsi KPP Madya Banjarmasin
Perkara ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada 5 Februari 2026, lembaga antirasuah tersebut menetapkan tiga tersangka, yakni Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor.
Akar masalahnya terletak pada permintaan uang apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin memproses permohonan restitusi Pajak Penghasilan (PPN) dari PT Buana Karya Bhakti. Perusahaan itu mengajukan restitusi untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar. Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga jumlah restitusi yang diajukan menjadi Rp48,3 miliar. Atas pengurusan tersebut, para tersangka menerima total Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi sesuai jatah masing-masing.
Pengembangan Kasus dan Aset yang Disita
Pada 20 Juli 2026, KPK mengumumkan adanya pengembangan dari perkara tersebut. Dalam rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi serta pengembalian dari saksi, lembaga antirasuah itu menyita aset berupa 680.000 dolar Amerika Serikat, 1,3 kilogram emas, hingga Rp100 juta.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK jelaskan alasan pemanggilan pegawai PT Adaro?
KPK jelaskan alasan pemanggilan pegawai PT Adaro is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK jelaskan alasan pemanggilan pegawai PT Adaro matter?
KPK jelaskan alasan pemanggilan pegawai PT Adaro matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
