Yenny Wahid: Demonstrasi dan chaos bukan kultur NU

Muktamar ke-35 NU: Yenny Wahid Tegaskan Musyawarah sebagai Jiwa Organisasi, Bukan Kekerasan

Beritaturah.com – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, yang berlangsung pada Sabtu, diwarnai ketegangan setelah sejumlah keputusan forum tertinggi organisasi itu diumumkan. Aksi demonstrasi, kemarahan massa, hingga perusakan fasilitas publik muncul di beberapa titik, memicu pertanyaan tentang bagaimana tradisi panjang NU dalam menyelesaikan konflik internal seharusnya dipraktikkan di lapangan. Di tengah dinamika tersebut, politikus perempuan Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pandangan tegas bahwa perilaku anarkis tidak mencerminkan identitas organisasi yang telah berdiri lebih dari satu abad itu.

Musyawarah sebagai Prinsip, Bukan Sekadar Jargon

Yenny Wahid menegaskan bahwa esensi NU terletak pada mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan pada ekspresi kemarahan atau penghancuran properti. Ia mengingatkan bahwa setiap perbedaan pandangan di antara muktamirin seyogianya diselesaikan melalui dialog dan deliberasi, bukan melalui tekanan fisik atau intimidasi.

“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan.”

Pernyataan ini disampaikan di Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, sebagai respons langsung terhadap ketegangan yang muncul pasca-keputusan muktamar. Dalam konteks sejarah NU, tradisi musyawarah telah menjadi fondasi pengambilan keputusan sejak organisasi ini didirikan pada 1926 di Surabaya. Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi yang digelar berkala untuk menentukan arah kebijakan, kepemimpinan, dan fatwa organisasi. Ketika mekanisme ini dilanggar oleh tindakan di luar forum, maka integritas proses deliberasi NU terancam.

Yenny menambahkan bahwa pihak-pihak yang merasa kecewa terhadap hasil keputusan muktamar tetap memiliki kewajiban untuk menerima kesepakatan yang telah dicapai para muktamirin. Kekecewaan, dalam pandangannya, tidak boleh ditumpahkan dalam bentuk perusakan fasilitas umum, termasuk penghancuran unit pendingin ruangan dan infrastruktur lainnya di sekitar lokasi muktamar.

“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU.”

Masa Idah Politik dan Netralitas NU

Salah satu keputusan yang menjadi sorotan dalam Muktamar ke-35 adalah penetapan masa idah politik, yakni jeda waktu antara masa jabatan pengurus NU dan keterlibatan langsung dalam partai politik. Yenny Wahid menilai kebijakan ini perlu diterima karena telah menjadi kesepakatan kolektif para muktamirin. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa jarak antara NU dan partai politik merupakan mekanisme perlindungan agar organisasi tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.

NU, dengan basis massa yang sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, memiliki posisi strategis dalam lanskap politik nasional. Tanpa mekanisme idah, organisasi berisiko menjadi kendaraan kepentingan satu partai tertentu, sehingga kehilangan kredibilitas sebagai ruang dialog lintas golongan. Yenny menekankan bahwa NU harus tetap berada di atas semua partai politik, tidak terikat pada agenda elektoral manapun.

“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan.”

Ia menjelaskan bahwa politik kebangsaan NU semestinya diarahkan pada pengelolaan persoalan rakyat dan bangsa secara menyeluruh: menjaga persatuan dan kesatuan, mendorong kesejahteraan, serta memastikan kemakmuran yang merata. Dengan kata lain, peran NU bukan sebagai oposisi atau pendukung partai tertentu, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan yang melampaui sekat-sekat elektoral.

AHWA dan Masa Depan Kepemimpinan NU

Muktamar ke-35 juga menghasilkan pembentukan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi), lembaga yang bertugas menentukan Rais Aam dan kandidat Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) untuk periode mendatang. Yenny Wahid menyampaikan harapan besar agar para kiai yang terpilih ke dalam AHWA mampu mengambil keputusan yang paling tepat dalam memilih pemimpin organisasi.

“Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti.”

Pembentukan AHWA sendiri merupakan penyesuaian tata kelola yang bertujuan memastikan proses pemilihan pemimpin NU dilakukan oleh kalangan ulama yang memiliki kompetensi keilmuan dan kewibawaan moral, bukan oleh mekanisme politik internal yang rentan terhadap kepentingan kelompok. Langkah ini sejalan dengan prinsip NU yang menempatkan keilmuan sebagai fondasi kepemimpinan.

Menatap Abad Kedua: Tantangan dan Harapan

NU akan memasuki abad kedua organisasinya dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada persoalan keagamaan internal, melainkan mencakup polarisasi politik nasional, disrupsi digital, perubahan demografis generasi muda, serta tekanan terhadap ruang-ruang publik sipil. Dalam konteks inilah, Yenny Wahid berharap seluruh muktamirin dan pihak yang terlibat dalam proses muktamar dapat menerima serta menghormati keputusan yang dihasilkan para ulama.

Kesatuan internal NU, dalam pandangannya, merupakan prasyarat agar organisasi mampu menghadapi tantangan abad kedua dengan kekuatan kolektif, bukan dengan fragmentasi yang dipicu oleh kekecewaan sesaat terhadap satu keputusan forum. Tradisi musyawarah yang telah diwariskan selama lebih dari sembilan dekade harus terus menjadi kompas perilaku, baik di dalam ruang sidang muktamar maupun di jalanan tempat massa berkumpul. Dengan demikian, NU tetap menjadi rumah bersama bagi jutaan warga Indonesia yang mencari kerangka spiritual dan sosial tanpa harus memilih satu kubu politik tertentu.