Key Strategy: BPOM dan WHO Perkuat Sistem Kesehatan RI 2026–2027
Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional, Key Strategy menjadi fokus utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO) Indonesia. Kedua institusi ini telah meneken Joint Work Plan (JWP) untuk periode 2026–2027, yang bertujuan memperkuat sinergi antara kebijakan lokal dan standar internasional. Dokumen kerja sama ini akan menjadi pedoman untuk peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia, sekaligus mendukung pemerintah dalam mencapai visi kesehatan nasional yang lebih tangguh.
Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Hibah Rp17 Miliar
Kemitraan BPOM dan WHO Indonesia menggarisbawahi Key Strategy yang berfokus pada sinergi program lintas sektor. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Grant Agreement yang menyediakan dana hibah mencapai USD 997.853 atau sekitar Rp17 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan 63 program prioritas di BPOM, termasuk pengembangan kebijakan, penguatan teknis, dan evaluasi kinerja. Dengan Key Strategy ini, BPOM berupaya memastikan kemampuan pengawasan obat dan makanan tetap optimal, sementara WHO mendukung inisiatif yang sejalan dengan tujuan kesehatan global.
Peran WHO dalam Penguatan Sistem Kesehatan RI
“Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar internasional serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif, sekaligus menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authority untuk vaksin,” tambah Taruna Ikrar, Kepala BPOM.
Dalam 2026–2027, WHO Indonesia akan menjadi mitra strategis dalam penguatan sistem kesehatan Indonesia. Fokus utama dari Key Strategy ini adalah memperbaiki infrastruktur kesehatan, memperketat pengendalian penyakit menular, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap krisis medis. Melalui program-program yang dirancang, kehadiran WHO diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan layanan publik di Indonesia.
Kepala Perwakilan WHO Indonesia, Phoubandith Soulivong, mengungkapkan bahwa Key Strategy ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan kesehatan global. “BPOM dan WHO memiliki peran yang saling melengkapi dalam Key Strategy ini, karena BPOM adalah institusi yang mampu menerapkan standar kesehatan internasional di tingkat lokal,” jelasnya. Menurut Phoubandith, kegiatan pada Biennium 2026–2027 akan menekankan penguatan kapasitas SDM, modernisasi laboratorium, serta pelatihan dalam manajemen risiko kesehatan. Dengan Key Strategy yang terstruktur, program ini diperkirakan akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Key Strategy dalam kolaborasi BPOM dan WHO Indonesia juga mencakup pengembangan sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif terhadap tantangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas produk farmasi dan pangan melalui peningkatan teknologi, penerapan regulasi yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan pihak internasional. WHO berperan aktif dalam memberikan bantuan teknis, seperti bimbingan dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dan standarisasi produk kesehatan. Keberhasilan Key Strategy ini diharapkan dapat menjadi contoh terbaik dalam sinergi pemerintah dan organisasi multilateral.
Kerja sama pada 2026–2027 juga mencakup peningkatan kapasitas BPOM dalam bidang kebijakan kesehatan, termasuk penelitian dan pengembangan kebijakan vaksinasi. Dalam Key Strategy ini, BPOM akan menjalin kerja sama dengan WHO untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan panduan global, terutama dalam pengendalian penyakit menular seperti tuberculosis, hepatitis, dan malaria. Selain itu, program ini akan mencakup penguatan kompetensi pegawai BPOM melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan sistem informasi digital untuk memantau kesehatan masyarakat secara real-time. Key Strategy ini menjadi pondasi dalam membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Peluncuran Joint Work Plan 2026–2027 menunjukkan komitmen BPOM dan WHO Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan Key Strategy yang terpadu, kedua pihak akan melaksanakan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kesehatan. Pada akhirnya, Key Strategy ini menjadi strategi kunci dalam menciptakan sistem kesehatan RI yang lebih modern, terpercaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap upaya penguatan kesehatan di Indonesia.
