Korban Kekerasan Seksual di Pati Ajukan Pendampingan ke LPSK
Historic Moment – Dalam Historic Moment yang menarik perhatian publik, seorang santriwati di Pondok Pesantren Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengajukan permohonan pendampingan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ini menjadi peristiwa penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yang sebelumnya sering dianggap sebagai area aman dari ancaman kekerasan. Wawan Fahrudin, Wakil Ketua LPSK, mengungkapkan bahwa permohonan dari korban tersebut disampaikan pada Senin (11/5) untuk memastikan hak prosedural korban terpenuhi, serta memperoleh bantuan rehabilitasi psikologis dan perhitungan ganti rugi. “Peristiwa ini membuktikan keberanian korban untuk memperjuangkan diri melalui Historic Moment yang diwujudkan melalui dukungan institusi seperti LPSK,” tambahnya.
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Koordinasi antara LPSK dan pihak terkait menjadi fokus utama dalam mengungkap kasus kekerasan seksual di Pati. Tim LPSK, bersama ahli hukum dan perwakilan wilayah Jawa Tengah, telah melakukan penjelajahan dan pengumpulan data untuk memahami detail kejadian. Dalam proses ini, mereka bekerja sama dengan Polresta Pati, khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dari laporan polisi, diketahui bahwa hingga saat ini terdapat dua saksi yang telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan. “Koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menangani kasus secara komprehensif,” kata Wawan.
“Peristiwa ini menunjukkan kemajuan dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan,” ujarnya.
Langkah Mencegah Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
Langkah mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan semakin mendapat perhatian serius setelah LPSK mengambil tindakan tegas. Wawan menjelaskan bahwa keputusan mencabut izin operasional pondok pesantren diambil setelah LPSK berkoordinasi dengan Kementerian Agama. “Ini adalah Historic Moment dalam upaya memutus siklus kekerasan di institusi pendidikan,” terangnya. Dengan izin operasional dicabut sejak 3 Mei 2026, lembaga tersebut dituntut memberikan penjelasan terkait tindakan yang dianggap melanggar hak korban.
“LPSK berharap langkah ini menjadi contoh bagus dalam mencegah kekerasan seksual di masa depan, terutama di lingkungan pendidikan,” tambah Wawan.
Kasus kekerasan seksual di Pati tidak hanya mengguncang pondok pesantren tersebut, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi institusi lainnya. Dalam Historic Moment ini, LPSK menegaskan komitmennya untuk menjadi pilar perlindungan bagi korban, baik secara hukum maupun psikologis. Pihak LPSK juga berencana melakukan investigasi lanjutan untuk mengungkap dugaan korban lain yang jumlahnya mencapai 30 hingga 50 orang, sesuai dengan laporan kuasa hukum sebelumnya.
Peran LPSK dalam Menjaga Keadilan
Menurut catatan LPSK, pada 2025 telah terdapat 13.027 permohonan perlindungan, dengan 1.776 kasus terkait kekerasan seksual. Angka ini meningkat 37 persen dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 1.296 kasus. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa kekerasan seksual semakin sering terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Wawan menyoroti Historic Moment di Pati sebagai indikasi bahwa masyarakat mulai sadar dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban.
Langkah LPSK dalam menangani kasus ini juga menunjukkan tanggung jawab institusi dalam menjamin keadilan. Dalam Historic Moment yang terjadi, korban tidak hanya menerima pendampingan hukum, tetapi juga perlindungan dari ancaman berulang. “Kami terus mendalami informasi terkait daftar korban lainnya dan memastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan,” imbuh Wawan.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, LPSK menemukan bahwa korban mengalami dugaan intimidasi serta kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman. Meskipun belum ada ancaman nyata, tindakan ini menunjukkan bahwa lingkungan pondok pesantren perlu diperbaiki untuk mencegah terulangnya kasus serupa. “Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pendidikan harus menjadi tempat aman bagi semua pelajar,” ujarnya.
“Dengan Historic Moment di Pati, kita melihat kemajuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga tantangan yang masih ada,” tutur Wawan.
LPSK berharap peristiwa ini menjadi awal
