New Policy: ICC Buka Surat Perintah Penangkapan Senator Filipina Terkait Duterte
New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy terbaru, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan pembukaan surat perintah penangkapan terhadap Senator Filipina Ronald Marapon Dela Rosa. Langkah ini diambil setelah investigasi intensif mengungkap keterlibatan senator tersebut dalam operasi anti-narkoba yang dipimpin mantan Presiden Rodrigo Duterte selama masa jabatannya. Surat perintah tersebut, yang diterbitkan rahasia pada akhir 2025, akhirnya diungkapkan setelah situasi politik dan hukum di Filipina mengalami perubahan signifikan. New Policy ini menjadi fokus utama dalam upaya ICC untuk menegakkan keadilan internasional terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Keterlibatan Senator dalam Operasi Anti-Narkoba Duterte
Ronald Marapon Dela Rosa, yang pernah menjabat sebagai direktur kepolisian kota Davao, kini terlibat dalam kasus yang menghubungkan kebijakan New Policy anti-narkoba Duterte. Tuduhan yang dikenai kepada senator tersebut mencakup partisipasi dalam upaya pembunuhan terhadap individu yang disebut sebagai tersangka kriminal, termasuk para pelaku perdagangan narkoba. ICC mengklaim bahwa delapan tahun lalu, saat New Policy ini mulai diimplementasikan, Dela Rosa memainkan peran penting dalam mengarahkan operasi yang menargetkan para pelaku kejahatan narkoba secara massal. Perubahan situasi terjadi setelah beberapa pihak di Filipina memberikan dukungan lebih besar kepada tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rangka New Policy tersebut.
“Surat perintah penangkapan yang diterbitkan pada 6 November 2025 telah disampaikan ke otoritas Filipina, tetapi baru diungkapkan sekarang setelah situasi mengalami perubahan,” tulis Kantor Jaksa ICC dalam pernyataan resmi.
Proses New Policy ICC ini menunjukkan komitmen untuk mengungkap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Filipina. Dalam beberapa tahun terakhir, ICC telah memperkuat pendekatan terhadap kebijakan New Policy yang diterapkan oleh pemerintah Filipina, terutama dalam kasus kemanusiaan yang terjadi selama masa kepemimpinan Duterte. Tuduhan terhadap Dela Rosa terkait dengan kebijakan New Policy ini menambah kompleksitas investigasi yang sedang berlangsung. Pihak berwenang di Filipina diminta untuk memastikan pelaksanaan New Policy tersebut tetap sesuai dengan standar hukum internasional.
Proses Hukum terhadap Duterte dan Dampaknya
Durante, mantan presiden Filipina yang memimpin negara tersebut dari 2016 hingga 2022, telah ditahan di tahanan ICC sejak Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan terpisah. Ini menunjukkan bahwa New Policy yang diusung Duterte tidak hanya berdampak pada tindakan kepolisian, tetapi juga memicu langkah hukum internasional. Pada Sidang Praperadilan ICC tanggal 14 Maret 2025, Duterte memperoleh keputusan awal yang menolak permohonan pembebasan karena alasan usia lanjut dan kondisi kesehatan. Namun, New Policy ini tetap menjadi tema utama dalam sidang berikutnya, di mana tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan diterapkan kepada mantan presiden tersebut.
Langkah ICC membuka surat perintah penangkapan terhadap Dela Rosa menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan New Policy Filipina. Beberapa kelompok memuji tindakan kekerasan sebagai upaya efektif untuk mengatasi kriminalitas, sementara pihak lain menuduh bahwa New Policy ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang berlebihan. Dengan membuka surat perintah penangkapan terhadap senator, ICC menegaskan fokus pada pelaku kebijakan New Policy yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan massal di bawah Program Anti-Narkoba Duterte.
Kebijakan New Policy ini telah mengubah landscape keamanan di Filipina, dengan melibatkan para pejabat tinggi dalam upaya menegakkan hukum. Meski muncul protes dari pihak yang terlibat, ICC tetap berupaya memastikan bahwa kebijakan New Policy tersebut dipertanggungjawabkan secara internasional. Dengan surat perintah penangkapan terhadap Dela Rosa, ICC menambah daftar pelaku kebijakan New Policy yang dianggap bersalah dalam mengorbankan kehidupan rakyat Filipina.
Langkah-langkah New Policy ICC ini juga memicu respons dari pemerintah Filipina, yang menyatakan akan bekerja sama dalam memenuhi tuntutan hukum internasional. Namun, kritikus menilai bahwa New Policy ini perlu di evaluasi kembali untuk memastikan adanya keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat internasional mengawasi keputusan ICC, karena ini menjadi contoh nyata dari penerapan New Policy dalam menangani konflik dan kejahatan di tingkat global. Dengan mengungkap keterlibatan senator dan mantan presiden, ICC menunjukkan komitmen untuk melindungi korban dan menegakkan hukum secara konsisten.
